Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Rapat Gelar Perkara Majelis Pengawas Notaris, Kakanwil Tekankan Kepatuhan dan Integritas Profesi

 WhatsApp Image 2026 11 10 at 14.02.14

Palembang – Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan (MPWN Sumsel) membahas 81 berkas perkara rekomendasi hasil temuan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Sumatera Selatan dalam Rapat Gelar Perkara yang berlangsung di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (9/11).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, selaku Ketua MPWN Sumsel. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan MPD.

Sebanyak 81 perkara yang dibahas terbagi dalam tiga kelompok, yakni 2 perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan pengaduan masyarakat, 7 perkara terkait notaris yang belum mengaktivasi akun AHU Online Notaris, serta 72 perkara mengenai kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Setelah melakukan pembahasan terhadap seluruh berkas perkara, MPWN Sumsel menyepakati pembentukan Majelis Pemeriksa untuk melanjutkan proses ke tahap sidang pemeriksaan materiil. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah, notaris, dan akademisi selaku anggota MPWN Sumsel. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur ’Ainun secara daring, Wakil Ketua MPWN Sumsel Yandes Effriady, anggota dari unsur notaris Juhaidi dan Kartika, serta unsur akademisi Firman Freaddy Busroh bersama tim Sekretariat MPWN Sumsel.

Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa setiap rekomendasi perkara harus ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum. Menurutnya, pengawasan notaris tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Setiap notaris wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Penerapan PMPJ serta aktivasi akun AHU Online juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan notaris dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Karena itu, setiap rekomendasi yang masuk harus ditangani secara cermat, objektif, dan sesuai prosedur,” tegas Budi.

Melalui gelar perkara ini, MPWN Sumsel berkomitmen memastikan proses pengawasan dan pemeriksaan notaris berjalan secara akuntabel. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme notaris sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

WhatsApp Image 2026 11 10 at 14.02.140

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI