
Pali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus berkomitmen memastikan akses keadilan gratis menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Langkah nyata ini diwujudkan oleh Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumsel dengan menerjunkan tim untuk menggelar Pembinaan dan Supervisi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Selasa (19/5).
Kegiatan yang menyasar enam kelurahan sekaligus—yakni Kelurahan Talang Ubi Utara, Talang Ubi Timur, Talang Ubi Barat, Talang Ubi Selatan, Handayani Mulia, dan Pasar Bhayangkara—ini mendapat pengawalan langsung dari jajaran pemerintah setempat. Hadir mendampingi tim, Sekretaris Camat Talang Ubi, Hj. Ritawati Anwar, bersama para Lurah dari masing-masing wilayah, di antaranya Lurah Pasar Bhayangkara Suherman, Lurah Talang Ubi Selatan Juliani, Lurah Talang Ubi Utara Suharja, Lurah Talang Ubi Timur Aan Supriadi, serta Lurah Handayani Mulya Sarnadi.
Dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, H. Asnedi, pembinaan ini menyasar para Lurah yang bertindak sebagai juru damai (peacemaker), pengurus Posbankum, serta paralegal tingkat kelurahan. Asnedi menjelaskan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan program strategis Kemenkum yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan hukum gratis, mulai dari konsultasi, mediasi, hingga rujukan kasus. Selain mengevaluasi sarana prasarana dan kelengkapan berkas, tim juga melakukan bedah masalah terhadap kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti sengketa pertanahan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dalam kesempatan tersebut, H. Asnedi juga menekankan pentingnya tertib administrasi melalui pelaporan digital. Ia mengingatkan para pengurus untuk rutin melaporkan setiap kegiatan pelayanan hukum melalui tautan resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Di samping itu, tim memberikan catatan evaluasi penting karena menemukan lima dari enam kelurahan di wilayah tersebut belum memiliki sarana sosialisasi berupa banner fisik. Para lurah pun diimbau untuk segera memasang banner Posbankum di kantor masing-masing agar keberadaan layanan gratis ini diketahui secara luas oleh masyarakat sekitar.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur'ainun, menyampaikan bahwa supervisi langsung ke lapangan seperti di Kecamatan Talang Ubi ini sangat penting untuk mengukur efektivitas peran paralegal siber dan juru damai di tingkat akar rumput, sehingga penanganan konflik di masyarakat dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus masuk ke ranah pengadilan.
Menanggapi laporan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi sekaligus instruksi tegas kepada jajaran kelurahan di PALI. Ia menegaskan bahwa fungsi lurah sebagai peacemaker harus ditopang dengan publikasi layanan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga.
"Para lurah dan paralegal adalah garda terdepan kita dalam mewujudkan desa sadar hukum. Menjadi juru damai atau peacemaker di tingkat kelurahan adalah tugas mulia untuk menyelesaikan berbagai konflik warga, seperti masalah tanah atau KDRT, secara kekeluargaan. Namun, layanan hebat ini tidak akan maksimal kalau masyarakat sendiri tidak tahu keberadaannya. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada para Lurah di Kecamatan Talang Ubi untuk segera memasang banner Posbankum sebagai media informasi utama warga. Kemenkum Sumsel akan terus mengawal dan memberikan pembinaan teknis agar ruang konsultasi hukum gratis ini berjalan optimal, transparan, dan akuntabel melalui pelaporan sistem BPHN," tegas Maju Amintas Siburian.





