
*Palembang.* Dalam rangka memperkuat tata kelola data terpadu dan mendukung keterpaduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Kebijakan Satu Data Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Rapat Pembahasan Draft Pedoman Manajemen Data di Lingkungan Kementerian Hukum secara virtual, Selasa (01/09).
Kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum ini bertujuan untuk menghimpun saran, kritik, dan masukan konstruktif dari seluruh unit kerja pusat maupun wilayah guna menyempurnakan Rancangan Pedoman Manajemen Data Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya penyusunan pedoman ini sebagai acuan teknis standar bagi seluruh jajaran di wilayah dalam mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan aset data organisasi.
"Tata kelola data bukan sekadar urusan teknis teknologi informasi, melainkan aset strategis organisasi. Pedoman Manajemen Data ini akan menjadi rujukan utama bagi kami di wilayah untuk memastikan bahwa setiap data layanan hukum yang dihimpun dan disajikan memenuhi standar validitas, akurasi, dan keamanan yang tinggi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia," ujar Maju.
Ia juga menambahkan bahwa keandalan integrasi data antarunit akan berdampak langsung pada kecepatan dan transparansi pemenuhan layanan hukum kepada masyarakat Sumatera Selatan. "Dengan data yang terintegrasi, valid, dan mudah dibagipakaikan secara aman melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), koordinasi internal maupun interaksi layanan dengan masyarakat akan menjadi jauh lebih responsif dan akuntabel," tambahnya.
Melalui keikutsertaan aktif dalam forum pembahasan ini, Kemenkum Sumsel berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya transparansi dan integrasi data digital di lingkungan Kementerian Hukum demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal.

