Palembang, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait monitoring dan tindak lanjut atas hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bidang Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel pada Selasa (02/12) pukul 11.00 WIB.

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten PALI, yaitu Dimar Febriadi S., S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama), Rhami Rezki Yulianti, S.H. (Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan), serta Dwi Indrayani, A.Md. (Pranata Komputer Terampil). Rombongan diterima langsung oleh Koordinator BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Phuput Mayasari.

Dalam kegiatan koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan komprehensif terkait hasil penilaian IRH tahun 2025 yang telah dirilis, termasuk proses klarifikasi data serta analisis indikator yang masih memerlukan optimalisasi. Pemerintah Kabupaten PALI juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat langkah perbaikan sesuai rekomendasi penilaian.

Pertemuan ini sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja percepatan tindak lanjut IRH pada tahun berikutnya, dengan fokus pada peningkatan kualitas regulasi daerah, penguatan peran perangkat daerah dalam reformasi hukum, serta optimalisasi layanan berbasis regulasi yang responsif dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang berlangsung dinamis tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten PALI dapat meningkatkan perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum sekaligus memperkuat implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas hukum dan percepatan reformasi regulasi demi terciptanya sistem peraturan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Palembang, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirangkai dalam kegiatan Rapat Harmonisasi bersama perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sumsel dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Demoon Hardian Eka Suza; Plt. Kepala Dinas Perkim, M. Ridho; Kepala Bagian Hukum Setda Muba, Yunita; serta Kepala Bagian Organisasi, Hj. Nurzahrawati.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, memaparkan pokok-pokok perubahan KUHP baru yang akan berlaku penuh pada 2026, termasuk penataan ulang ketentuan pidana, penyesuaian dengan perkembangan sosial, serta penguatan perspektif HAM dalam pengaturan pasal-pasal tertentu.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memahami implementasi KUHP baru, sebagai salah satu instrumen hukum yang akan digunakan dalam penegakan hukum di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan telah memahami perubahan regulasi dan siap mengimplementasikan ketentuan KUHP baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran transisi dari KUHP lama ke KUHP baru.
“Pemahaman yang tepat sejak dini sangat penting agar proses implementasi berjalan baik di daerah. KUHP baru bukan hanya perubahan teks hukum, tetapi bagian dari modernisasi sistem hukum nasional. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyesuaikan dan menguatkan kapasitasnya,” ujar Maju.

Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah dalam memahami perubahan regulasi serta memastikan implementasi berjalan efektif untuk meningkatkan profesionalitas, tertib hukum, dan kepastian hukum di masyarakat.

Palembang, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap lima Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sumsel dengan menghadirkan perwakilan perangkat daerah Pemkab Muba.

Hadir dalam kegiatan tersebut Demoon Hardian Eka Suza, M. Ridho, Yunita, serta Hj. Nurzahrawati sebagai pemrakarsa penyusunan Raperbup. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, yang juga bertindak selaku penanggung jawab harmonisasi.

Dalam pemaparannya, perwakilan Pemkab Muba menjelaskan bahwa lima Raperbup yang dibahas berkaitan dengan susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi pada perangkat daerah strategis, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tim perancang Kanwil Kemenkum Sumsel kemudian menyampaikan hasil harmonisasi dengan memberikan sejumlah penyesuaian pada substansi, perumusan pasal, serta teknik penyusunan agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seluruh catatan diterima dan disepakati untuk segera ditindaklanjuti dalam perbaikan draft.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan dan serah terima Berita Acara Harmonisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan dukungan penuh terhadap proses harmonisasi tersebut.
“Setiap regulasi daerah harus disusun secara akurat, terukur, dan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi adalah instrumen penting untuk memastikan aturan yang terbit benar-benar berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.

Sementara itu, Kepala Divisi PPPH, Hendrik Pagiling, menegaskan pentingnya memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kami tidak sekadar memeriksa rumusan pasal, tetapi memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di daerah. Harmonisasi ini menjadi ruang kolaborasi agar Pemkab Muba memiliki regulasi yang kuat, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional,” tegas Hendrik.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Selasa, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan hukum. Hari ini, satu pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel atas nama Melany Lumme mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pembina.

Uji kompetensi ini merupakan mekanisme penting dalam proses pengembangan karier jabatan fungsional, baik untuk promosi, peningkatan jenjang, maupun pemetaan kapasitas penyuluh hukum. Pelaksanaan uji kompetensi bertujuan memastikan bahwa para pejabat fungsional memiliki kompetensi substantif, kemampuan komunikasi hukum, serta pemahaman regulasi yang memadai dalam menjalankan tugas penyebarluasan dan pembinaan hukum kepada masyarakat.

Dalam arahannya, pihak BPHN menegaskan bahwa penyuluh hukum memiliki peran vital dalam meningkatkan budaya sadar hukum di masyarakat.

“Penyuluh hukum bukan hanya penyampai informasi, tetapi agen perubahan yang memastikan nilai-nilai hukum dipahami dan diterapkan dengan benar. Uji kompetensi ini dirancang untuk mengukur profesionalitas, integritas, dan kesiapan peserta dalam memberi edukasi hukum yang kredibel serta efektif,” jelas pihak BPHN dalam pembukaan kegiatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan pegawai dalam uji kompetensi ini, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas bagi seluruh pejabat fungsional.

“Penyuluh hukum berada di garda depan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kami mendorong seluruh pejabat fungsional, termasuk peserta hari ini, untuk terus meningkatkan kemampuan analitis, komunikasi publik, serta penguasaan materi hukum. Uji kompetensi ini menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas terbaik dan memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan semakin berkualitas, profesional, dan berintegritas,” ujar Maju.

Dengan pelaksanaan uji kompetensi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap proses pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum dapat berjalan lebih terstruktur, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan hukum ke masyarakat.

Palembang, Senin, 1 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum pada Senin (1/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme penilaian kompetensi sebagai syarat promosi jabatan, perpindahan, kenaikan jenjang, maupun pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Hukum.

Pelaksanaan uji kompetensi diikuti oleh sejumlah pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi dasar untuk menuju jenjang Analis Hukum Pertama dan Analis Hukum Muda. Uji kompetensi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan profesionalitas, kapasitas analitis, serta kemampuan teknis perancangan dan pengkajian hukum bagi pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam arahannya, Min Usihen menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian penting dari standardisasi kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang hukum.

“Uji kompetensi ini tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk mengukur kapasitas, integritas, dan kesiapan pejabat fungsional dalam menjalankan tugas strategis. Kami berharap para peserta memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan kebijakan hukum dan pelayanan publik,” terang Min Usihen.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis hukum.

“Analis Hukum memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengkaji regulasi, termasuk memberikan rekomendasi kebijakan. Melalui uji kompetensi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat fungsional benar-benar memiliki kapasitas profesional yang dibutuhkan sehingga hasil kerja yang dihasilkan dapat berkualitas, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Maju.

Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini diharapkan terwujud penilaian objektif terhadap kompetensi pejabat fungsional, sekaligus menjadi dasar pembinaan karier dan peningkatan kualitas kinerja organisasi. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan penguatan profesionalisme ASN di bidang hukum.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang yang diwakili oleh Anda Desu. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, terdiri dari Yulkhaidir, Dio Gestianda, Yogi Prasetyo, Syafiq Aditya, Hilda Mega Marcella, Muhammad Andrey Kurniawan, dan Syafira Aquaristha pada hari ini Senin (01/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Anda Desu menyampaikan maksud kedatangan untuk mendaftarkan 18 merek UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Tim Pelayanan KI kemudian melakukan pengecekan dokumen dan menemukan bahwa enam merek belum memenuhi ketentuan karena etiket merek yang tidak sesuai.

Tim memastikan akan memproses 12 merek yang sudah memenuhi persyaratan. Sementara itu, enam dokumen merek yang belum sesuai akan dibawa kembali oleh Dinas Koperasi untuk direvisi oleh para pemilik UMKM sebelum diajukan kembali.

Pendaftaran merek memiliki berbagai manfaat. Di antaranya melindungi identitas usaha, mencegah sengketa di kemudian hari, meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk itu, pendaftaran merek dapat menjadi aset bernilai bagi usaha. Merek yang telah terdaftar menjadi aset yang bisa dilisensikan, diwariskan, dijadikan jaminan, atau dikomersialkan.

Sementara itu, Maju Amintas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyampaikan “melalui proses pendaftaran yang transparan, akurat, dan sesuai ketentuan, masyarakat terutama pelaku UMKM dapat merasakan kepastian hukum atas merek yang mereka ajukan”ungkapnya

Pendaftaran merek menunjukkan bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan dan dukungan terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, kualitas dan kredibilitas pelayanan publik meningkat, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih tertib, aman, dan kompetitif.

Palembang, Senin 1 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54 Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Sumsel. Upacara peringatan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel dilaksanakan pada Senin, 1 Desember 2025, bertepatan dengan momentum peringatan nasional Hari KORPRI yang diperingati setiap 29 November.

Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), sementara Zainul Arifin memimpin jalannya upacara sebagai Pemimpin Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkum Sumsel bersama pegawai dari Kementerian HAM Sumsel sebagai bentuk penghormatan serta refleksi atas perjalanan panjang Korps Pegawai Republik Indonesia dalam mengabdi kepada bangsa.

Dalam amanatnya, Pembina Upacara membacakan sambutan resmi Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa peringatan Hari KORPRI ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju,” beliau mengajak seluruh ASN untuk semakin solid, berintegritas, profesional, dan inovatif dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan berkeadilan.

Amanat tersebut juga menyoroti sejarah KORPRI sejak berdiri pada 29 November 1971 melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, serta peran penting ASN di era transformasi digital yang dituntut untuk adaptif, cepat, transparan, dan berdaya saing. Penguatan Reformasi Birokrasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga menjadi perhatian utama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ASN.

Selain itu, Pembina Upacara mengajak seluruh ASN untuk memperkuat soliditas, menjunjung tinggi netralitas, menjauhi segala bentuk penyimpangan, dan meningkatkan empati sosial, termasuk membantu saudara yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. ASN juga diingatkan untuk memastikan pengelolaan APBN dan APBD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upacara ditutup dengan doa bersama dan penghormatan kepada seluruh ASN yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Semangat peringatan HUT KORPRI ke-54 diharapkan menjadi energi baru dalam memasuki tahun 2026, dengan tekad untuk memperkuat pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan membahagiakan masyarakat.

Muara Enim — Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan dukungan penuh dalam proses finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Jumat,(28/11) bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekundang.

Hadir mewakili Kanwil Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, didampingi tim penyusun Rancangan Perbup. FGD dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Muara Enim, Lido Septontoni, SH., M.Si., dan turut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah mulai dari Bappeda, BPBD, BPKAD, Disdukcapil, Dinkes, Disdikbud, Satpol PP, Bagian Hukum, camat, hingga Koordinator PKH.

Dalam kegiatan tersebut, tim perancang Kemenkum Sumsel memaparkan harmonisasi teknik penyusunan peraturan, memastikan struktur norma telah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya serta pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan. Sesi diskusi berlangsung aktif; peserta memberikan masukan terkait mekanisme penyaluran, penetapan penerima, pengawasan, hingga sinergi antarinstansi demi memastikan bantuan sosial tunai tepat sasaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penyempurnaan regulasi daerah.

“Kami berkomitmen memastikan setiap regulasi daerah, termasuk Perbup Bansos Tunai ini, disusun secara cermat, taat asas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran kami bukan hanya untuk harmonisasi norma, tetapi juga memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Muara Enim,” ungkap Maju.

Ia menambahkan bahwa penyusunan peraturan mengenai bantuan sosial harus mempertimbangkan aspek ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas agar implementasinya berjalan efektif.

“Kemenkum Sumsel siap terus mendampingi proses penyempurnaan Rancangan Perbup ini hingga final, sehingga pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Seluruh saran dan masukan dari peserta FGD telah dicatat dan akan diakomodir dalam penyempurnaan Rancangan Perbup. Melalui kegiatan ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan serta penguatan pelayanan sosial bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Palembang, 27 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menerima kunjungan dan koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin terkait asistensi pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Divisi Pelayanan Hukum dan dihadiri oleh Agustinus Agustus Ndruru selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah serta Indah Restianti selaku Perancang Ahli Muda Bappeda Muba. Kedatangan tersebut diterima oleh tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sumsel, yaitu Yulkhaidir, Muhammad Andrey Kurniawan, dan Syafira Aquaristha.

Dalam koordinasi tersebut, DISDIKBUD dan Bappeda Muba memohon asistensi terkait inventarisasi lima ekspresi budaya tradisional yang menjadi identitas daerah, yaitu Tari Burung Putih, Tari Ulang-Ulang, Sedekah Rami Kertayu, Kerajinan Bakul Tangkal, dan Dundai Naek Sialang. Tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan hasil pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen deskripsi serta memastikan bahwa seluruh berkas akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku agar kelima ekspresi budaya tersebut dapat segera diproses dalam sistem KIK.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi terhadap komitmen Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Beliau menegaskan bahwa perlindungan KIK bukan hanya mengenai pengakuan hukum, tetapi juga upaya menjaga kekayaan identitas budaya yang menjadi aset jangka panjang bagi daerah.

“Kanwil Kemenkum Sumsel selalu siap mendampingi pemerintah daerah dalam penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual. Warisan budaya adalah aset yang harus dijaga dan dilestarikan, dan melalui pencatatan KIK kita memastikan setiap ekspresi budaya mendapat perlindungan yang tepat sekaligus memperkuat posisi daerah di tingkat nasional,” ujar Kakanwil.

Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus memperluas asistensi serupa bagi kabupaten/kota lainnya sebagai bagian dari upaya mendukung pelestarian dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Sumatera Selatan.

Palembang, 27 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim JFT Penyuluh Hukum melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kepada para pelajar kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 30 Palembang, Kamis (27/11). Kegiatan edukasi hukum ini digelar sebagai bentuk respon cepat terhadap maraknya isu penculikan hoaks yang belakangan viral dan meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua di Kota Palembang.

Dalam penyampaian materi, Tim Penyuluh Hukum menjelaskan bahwa penyebaran informasi bohong atau hoaks dapat berdampak serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan secara sengaja. Selain isu hoaks, Tim juga memberikan pembinaan mengenai berbagai permasalahan kenakalan remaja, antara lain bullying, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran UU ITE, serta disiplin berlalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum pelajar, sehingga generasi muda memiliki kemampuan untuk mengenali, menghindari, dan mencegah pelanggaran hukum sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Penyuluh Hukum juga memberikan Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang merupakan produk hukum nasional terbaru menggantikan KUHP warisan kolonial. Sosialisasi ini bertujuan agar para pelajar memahami norma hukum yang berlaku serta menyadari pentingnya menjadi warga negara yang taat hukum.

Kegiatan berlangsung interaktif, di mana peserta diberikan ruang diskusi dan sesi tanya jawab. Antusiasme pelajar terlihat melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait situasi hukum yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh budaya sadar hukum di kalangan pelajar Palembang, sehingga mampu menjadi generasi penerus yang cerdas dan berintegritas dalam menyikapi berbagai isu dan tantangan era digital.

Palembang, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui JFT Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pondok Pesantren Modern Al-Fahd Palembang. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025, sekaligus bentuk edukasi hukum untuk menanamkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Mengawali kegiatan, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Guru Nasional, sebelum kemudian memberikan materi sosialisasi KUHP baru kepada santriwan dan santriwati tingkat SD, SMP, dan SMA.

Dalam pemaparannya, tim Penyuluh Hukum menekankan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial, serta disusun untuk menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

“UU KUHP yang baru ini adalah karya bangsa sendiri. Karena itu penting bagi generasi muda untuk memahaminya, sehingga tidak mudah terpengaruh informasi hoaks atau tindakan yang bertentangan dengan hukum,” ujar Asnedi, Penyuluh Hukum Madya, selaku pemateri.

Asnedi juga menambahkan bahwa pengetahuan hukum bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga sebagai bekal untuk menjadi generasi yang berintegritas.

“Kesadaran hukum harus dibangun sejak usia sekolah. Pemahaman yang baik akan mendorong pelajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu membawa perubahan positif,” lanjutnya.

Antusiasme peserta terlihat melalui sesi dialog interaktif, di mana para santri mengajukan pertanyaan terkait isu hukum yang mereka temui di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar para santri dapat menjadi pelopor budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen memperluas edukasi hukum dan menanamkan pemahaman hukum sejak dini sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan perwakilan Balitbangda Kabupaten Lahat yang dipimpin oleh Jasjuli, Kabid Pengkajian IPTEK dan Inforkom, beserta jajaran. Rombongan diterima oleh Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang terdiri dari Yulkhaidir, Dio Gestianda, Yogi Prasetyo, Syafiq Aditya, Muhammad Andrey Kurniawan, Hilda Mega Marcella, dan Syafira Aquaristha di Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel Pada Hari ini (Kamis,27/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Balitbangda Lahat menyampaikan kebutuhan pelatihan pendaftaran permohonan KI, khususnya merek UMKM Kabupaten Lahat, sebagai upaya mendorong kemudahan dan peningkatan jumlah pendaftaran KI.

Kanwil Kemenkum Sumsel menyambut baik koordinasi ini. Selanjutnya, Tim Bidang KI melalui Yogi Prasetyo memberikan pelatihan mengenai tata cara pendaftaran merek dan hak cipta, mulai dari pengecekan nama merek di PDKI, pemilihan klasifikasi produk, prosedur pendaftaran, hingga penjelasan dokumen persyaratan yang diperlukan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel menyampaikan apresiasinya dalam kegiatan tersebut. Kanwil Kemenkum Sumsel selalu terbuka bagi pihak luar masyarakat ataupun Pemerintah jika ingin berkonsultasi terkait pelayanan-pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkum Sumsel.

“Kanwil Kemenkum Sumsel selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait pelayanan-pelayanan maupun yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan”ungkapnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai Balitbangda dalam mendampingi UMKM Lahat melakukan pendaftaran KI secara mandiri dan lebih optimal.