Palembang, 23 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota pengelola JDIH di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Setda DPRD Provinsi dan Kota, serta pengelola perpustakaan Fakultas Hukum se-Sumatera Selatan.
Acara dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika, yang dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan peran aktif anggota JDIHN dalam mendukung keterbukaan informasi hukum. “Keberadaan JDIH tidak hanya sebagai pusat data dan informasi hukum, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, kepastian hukum, serta pelayanan informasi publik di bidang hukum,” tegasnya.
Selanjutnya, dilakukan pemaparan materi oleh Zubaidi (JFT Pustakawan) terkait pengelolaan JDIH secara teori, serta Vonny (JFT Analis Hukum) yang menjelaskan mengenai mekanisme laporan e-reporting dan pembuatan abstrak.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengelola JDIH Kanwil Kemenkum Sumsel, diketahui masih terdapat beberapa anggota JDIH Bagian Hukum yang sudah terintegrasi namun belum menyampaikan laporan e-reporting Triwulan I. Melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan seluruh anggota JDIH dapat menyampaikan laporan tahunan secara tepat waktu. Sementara itu, untuk pengelola JDIH di Fakultas Hukum, ke depan akan segera dilakukan integrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, perwakilan dari BPHN, Emalia, turut hadir mendampingi Kanwil Kemenkum Sumsel dan menjawab berbagai pertanyaan peserta terkait teknis pengelolaan JDIH.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran JDIH sebagai wadah keterbukaan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan di Sumatera Selatan.
