Palembang – Dua Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berhasil meraih prestasi gemilang pada Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau.
Kegiatan pelatihan yang berlangsung secara daring tersebut resmi ditutup oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau, Ivansyah Indra Zainal, pada Selasa (4/11). Dalam penutupan tersebut diumumkan tiga peserta terbaik, dan dua di antaranya berasal dari Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, yaitu: Debie Angrainie (Terbaik II) dan Al Muttaqin (Terbaik III).
Dalam sambutannya, Ivansyah menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Balai Diklat Hukum Kepri untuk membentuk ASN yang BerAKHLAK, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tata kelola pemerintahan yang modern.
“Kami berharap seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara nyata di satuan kerja masing-masing agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum semakin tertib, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan, Susanti, melaporkan bahwa pelatihan ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh dan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek kehadiran, sikap perilaku, ujian komprehensif, serta ujian praktik. Para peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan, dan peserta dengan nilai tertinggi diberikan piagam penghargaan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Debie Angrainie dan Al Muttaqin. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalitas, serta kualitas pelayanan publik sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan semangat reformasi birokrasi.
Pelatihan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib arsip, efisien, dan berorientasi pada kinerja di lingkungan Kementerian Hukum.
