
PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan legalitas bagi pelaku usaha di wilayah Sumatera Selatan. Pada Jumat (17/4), melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Sumsel secara resmi membuka booth layanan pada gelaran Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2026. Bertempat di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), layanan ini akan hadir selama tiga hari, mulai tanggal 17 hingga 19 April 2026, guna memberikan kemudahan akses hukum bagi para calon investor dan wirausahawan.
Gelaran IFBC Expo 2026 Palembang yang diinisiasi oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo merupakan salah satu pameran peluang usaha terbesar berskala nasional. Pameran ini menjadi momentum krusial untuk memacu pertumbuhan kewirausahaan daerah dengan menghadirkan beragam sektor bisnis dalam satu ekosistem kolaboratif. Kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel di tengah ekosistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peluang bisnis yang tercipta dapat didukung dengan kepastian hukum melalui proses legalitas badan usaha yang cepat dan mudah.
Pameran bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, bersama Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembukaan ajang ini menegaskan pentingnya kolaborasi untuk pengembangan ekonomi daerah. Dengan mempertemukan pemilik brand secara langsung dengan calon mitra, IFBC 2026 diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan, sekaligus memperluas jaringan bisnis di Bumi Sriwijaya.
Pada booth layanan Kemenkum Sumsel, Tim Bidang Pelayanan AHU yang digawangi oleh Syawal dan Rizki memberikan pelayanan langsung berupa pendirian Perseroan Perorangan. Layanan ini menjadi daya tarik utama bagi para pelaku UMKM karena memberikan status badan hukum yang sah dengan proses yang sangat sederhana. Selain itu, tim juga menyediakan konsultasi mengenai layanan Apostille dan Legalisasi dokumen publik, yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang berencana melakukan ekspansi bisnis hingga ke kancah internasional.
Tidak hanya terbatas pada perseroan, masyarakat dan pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi mendalam mengenai berbagai layanan AHU lainnya. Konsultasi tersebut mencakup pendaftaran Jaminan Fidusia, urusan Kewarganegaraan, serta legalitas organisasi seperti Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), hingga Koperasi. Edukasi hukum ini sangat penting agar para pelaku usaha memiliki pemahaman yang kuat mengenai struktur hukum yang paling tepat untuk model bisnis franchise yang akan mereka jalankan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kehadiran layanan AHU di ajang IFBC Expo 2026 adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kemudahan berusaha di Sumatera Selatan. Kami ingin memastikan para pengusaha yang hadir di PSCC tidak hanya mendapatkan peluang bisnis, tetapi juga langsung pulang dengan kepastian hukum melalui Perseroan Perorangan. Legalitas adalah fondasi utama dalam berbisnis, dan Kanwil Kemenkum Sumsel hadir untuk mempermudah langkah para wirausahawan agar usaha mereka lebih akuntabel dan berdaya saing tinggi."


