
PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus bergerak taktis dalam mengawal dan mematangkan kualitas produk hukum di tingkat daerah. Langkah nyata tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap 3 (tiga) dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Ilir. Rapat yang berfokus pada penyelarasan aspek yuridis, substansi, serta teknik penyusunan ini berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel pada Selasa (23/6).
Rapat harmonisasi strategis ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah. Guna memastikan pembahasan berjalan komprehensif, jajaran pimpinan tinggi dan kepala dinas dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hadir secara lengkap. Delegasi daerah dipimpin oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Ogan Ilir Muhammad Thahir Ritonga, didampingi Kepala Bapenda Mary Darmayanti, Kepala Dinas PTSP Santi Novitasari, Kepala Satpol PP Rositawati, Kepala BKPSDM Wilson Efendi, serta Kepala Bagian Hukum Setda Yuliana.
Adapun ketiga Raperbup Ogan Ilir yang dibedah bersama dalam forum tersebut mencakup regulasi yang berdampak langsung pada tata kelola internal serta pelayanan publik. Rancangan tersebut meliputi Perubahan Atas Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah, Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administratif Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dalam jalannya diskusi, Asisten 2 Setda Ogan Ilir, Muhammad Thahir Ritonga, memaparkan latar belakang serta urgensi krusial dari masing-masing raperbup tersebut demi penguatan iklim investasi, transparansi birokrasi, dan stimulus ekonomi bagi masyarakat di Bumi Caram Seguguk.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Sumsel langsung melakukan penelaahan tajam pasal demi pasal. Secara garis besar, tim perancang menilai bahwa substansi pembentukan serta materi muatan dalam ketiga rancangan aturan tersebut sudah tepat berdasarkan kewenangan daerah dan tidak membentur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kendati demikian, tim perancang memberikan catatan koreksi taktis pada aspek teknik penulisan hukum yang belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pihak pemrakarsa dari Pemkab Ogan Ilir langsung menyetujui seluruh catatan koreksi tersebut dan melakukan perbaikan draf di tempat.
Ditemui di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas sinergi yang berjalan produktif ini. Ia menegaskan bahwa kejelian tim perancang dalam menyesuaikan draf regulasi daerah dengan undang-undang terbaru nasional, termasuk aturan penyesuaian pidana tahun 2026, merupakan wujud perlindungan hukum agar aturan yang dilahirkan daerah benar-benar bersih, akuntabel, dan memiliki daya laku yang kokoh. Terlebih salah satu Raperbup mengatur tentang insentif pembebasan sanksi pajak dalam rangka menyambut HUT RI ke-81, yang memerlukan akurasi payung hukum agar implementasinya tepat sasaran dan aman bagi daerah.
Seluruh rangkaian kegiatan penyelarasan regulasi ini berjalan dengan sangat tertib dan lancar. Prosesi rapat koordinasi kemudian ditutup dengan pencetakan draf Raperbup final sebanyak dua rangkap untuk dibubuhi paraf oleh masing-masing perwakilan pihak, yang dilanjutkan dengan serah terima berita acara harmonisasi sebagai tanda keabsahan selesainya tahapan evaluasi hukum.


