Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Dukung Transparansi dan Insentif Pajak, Kemenkum Sumsel Selaraskan 3 Raperbup Ogan Ilir

IMG 20260624 WA0011

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus bergerak taktis dalam mengawal dan mematangkan kualitas produk hukum di tingkat daerah. Langkah nyata tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap 3 (tiga) dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Ilir. Rapat yang berfokus pada penyelarasan aspek yuridis, substansi, serta teknik penyusunan ini berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel pada Selasa (23/6).

Rapat harmonisasi strategis ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah. Guna memastikan pembahasan berjalan komprehensif, jajaran pimpinan tinggi dan kepala dinas dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hadir secara lengkap. Delegasi daerah dipimpin oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Ogan Ilir Muhammad Thahir Ritonga, didampingi Kepala Bapenda Mary Darmayanti, Kepala Dinas PTSP Santi Novitasari, Kepala Satpol PP Rositawati, Kepala BKPSDM Wilson Efendi, serta Kepala Bagian Hukum Setda Yuliana.

Adapun ketiga Raperbup Ogan Ilir yang dibedah bersama dalam forum tersebut mencakup regulasi yang berdampak langsung pada tata kelola internal serta pelayanan publik. Rancangan tersebut meliputi Perubahan Atas Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah, Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administratif Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dalam jalannya diskusi, Asisten 2 Setda Ogan Ilir, Muhammad Thahir Ritonga, memaparkan latar belakang serta urgensi krusial dari masing-masing raperbup tersebut demi penguatan iklim investasi, transparansi birokrasi, dan stimulus ekonomi bagi masyarakat di Bumi Caram Seguguk.

Menanggapi paparan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Sumsel langsung melakukan penelaahan tajam pasal demi pasal. Secara garis besar, tim perancang menilai bahwa substansi pembentukan serta materi muatan dalam ketiga rancangan aturan tersebut sudah tepat berdasarkan kewenangan daerah dan tidak membentur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kendati demikian, tim perancang memberikan catatan koreksi taktis pada aspek teknik penulisan hukum yang belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pihak pemrakarsa dari Pemkab Ogan Ilir langsung menyetujui seluruh catatan koreksi tersebut dan melakukan perbaikan draf di tempat.

Ditemui di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas sinergi yang berjalan produktif ini. Ia menegaskan bahwa kejelian tim perancang dalam menyesuaikan draf regulasi daerah dengan undang-undang terbaru nasional, termasuk aturan penyesuaian pidana tahun 2026, merupakan wujud perlindungan hukum agar aturan yang dilahirkan daerah benar-benar bersih, akuntabel, dan memiliki daya laku yang kokoh. Terlebih salah satu Raperbup mengatur tentang insentif pembebasan sanksi pajak dalam rangka menyambut HUT RI ke-81, yang memerlukan akurasi payung hukum agar implementasinya tepat sasaran dan aman bagi daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan penyelarasan regulasi ini berjalan dengan sangat tertib dan lancar. Prosesi rapat koordinasi kemudian ditutup dengan pencetakan draf Raperbup final sebanyak dua rangkap untuk dibubuhi paraf oleh masing-masing perwakilan pihak, yang dilanjutkan dengan serah terima berita acara harmonisasi sebagai tanda keabsahan selesainya tahapan evaluasi hukum.

IMG 20260624 WA0008

IMG 20260624 WA0009

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI