Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Kemenkum Sumsel Dorong Pemda Perbanyak Penerjemahan Produk Hukum Daerah

IMG 20260624 WA0021

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penerjemahan Peraturan Daerah, Rabu (24/6), yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian.

Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan pentingnya penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas produk hukum daerah di tingkat internasional. 

"Penerjemahan resmi peraturan daerah menjadi langkah penting agar produk hukum daerah dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat internasional, investor, maupun mitra kerja sama luar negeri," ujarnya.

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP, Alexander Palti, menjelaskan bahwa penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan bertujuan meningkatkan aksesibilitas produk hukum Indonesia di tingkat internasional.

Alexander mengungkapkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, baru dua pemerintah daerah yang telah mengajukan penerjemahan resmi produk hukum, yaitu Kota Palembang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Publikasi Media Massa.

“Rendahnya jumlah permohonan penerjemahan di daerah umumnya bukan karena tidak ada kebutuhan, tetapi karena informasi mengenai mekanisme dan manfaat penerjemahan resmi belum tersampaikan secara luas," kata Alexander.

Ia menjelaskan bahwa hanya peraturan yang telah diundangkan yang dapat diterjemahkan secara resmi. Saat ini penerjemahan masih dilakukan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, namun pemerintah tengah mengkaji perluasan ke bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar semakin banyak produk hukum daerah di Sumatera Selatan yang diterjemahkan secara resmi. Kemenkum Sumsel juga akan mendorong para Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyampaikan urgensi penerjemahan resmi dalam setiap kegiatan harmonisasi produk hukum daerah.

IMG 20260624 WA0016

IMG 20260624 WA0017

IMG 20260624 WA0020

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   +62896-4854-7707
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kemenkumhamsumsel@gmail.com

 

facebook kanwil kemenkumham sumsel   twitter kanwil kemenkumham sumsel   instagram kanwil kemenkumham sumsel   linked in kemenkumham   Youtube Kanwil Kemenkumham Sumsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Jend Sudirman Km. 3,5 Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
PikPng.com phone icon png 604605   089648547707
PikPng.com email png 581646   kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kumhamsumsel@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI