Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato P P Simamora menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Sumatera Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025, Senin (14/4). Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan visi pembangunan "Sumsel Maju Terus untuk Semua".
Rapat koordinasi yang berlangsung di Istana Gubernur Sumsel ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari kementerian dan lembaga vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Agato menyampaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang telah berhasil membentuk 420 Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di tingkat kelurahan dan desa se-Sumatera Selatan. Program ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan bantuan hukum.
"Berdasarkan data dari BPS, jumlah desa dan kelurahan di Sumsel pada tahun 2024 sebanyak 3.278, dan yang baru terbentuk Posbankum sejumlah 420. Kami berharap dukungan dari Gubernur agar seluruh desa dan kelurahan di Sumsel dapat segera membentuk Posbankum. Ini penting untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Agato.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif pembentukan Posbankum tersebut. Ia menyatakan bahwa program ini sejalan dengan salah satu dari 12 program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat.
"Posbankum ini sangat strategis, terutama untuk memastikan bahwa masyarakat desa dan kelurahan pun dapat memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan merata," ungkap Herman Deru.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.
