Palembang_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora, mengikuti kegiatan pembukaan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan BMN. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting sekaligus penuh tantangan bagi kita semua. Pemisahan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Perubahan ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah, ungkap Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta, saat membuka kegiatan, Selasa (04/02).
Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa Proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara Akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, dan Konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, beberapa hal yang perlu menjadi atensi dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN, yaitu, Penyelesaian Transaksi Tahun 2024, Validitas dan Rekonsiliasi Data Keuangan dan BMN, Kepatuhan terhadap Regulasi, Dokumentasi dan Evidence Pendukung, Susun Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung dengan pengungkapan yang memadai, Implementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara berjenjang dan Percepat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Sekjen Kemenkum RI berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan BMN seluruh satuan kerja sehingga dapat mendukung kelancaran proses transisi dan likuidasi yang akan dilaksanakan atas aset dan kewajiban, serta melalui kerja bersama ini Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI.
Kegiatan juga diikuti oleh Kepala Bagian Tu dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda Benni Rizki, dan pegelola Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Sumsel.
