Palembang, 17 Juli 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan turut serta dalam kegiatan pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum. Forum ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi dan sinkronisasi lintas sektor, melibatkan Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah, dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan penyelesaian persoalan masyarakat melalui kebijakan yang terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 13.00–16.00 WIB ini menjadi langkah strategis dalam membangun ruang sinergi antar Analis Kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan nasional yang lebih terpadu, implementatif, dan adaptif.
FKK hadir dengan berbagai rencana kegiatan yang mendukung kolaborasi kebijakan, seperti Policy Talk Webinar, Policy Cloud Repository, kolaborasi analisis kebijakan, hingga penyelenggaraan festival atau pameran produk analisis kebijakan. Inisiatif Kebijakan Kebijakan (IKK) sendiri merupakan bagian dari implementasi Astacita—visi pembangunan nasional yang berfokus pada program-program prioritas seperti Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan.
IKK juga diposisikan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti). Dalam hal ini, peran Analis Kebijakan menjadi sangat penting sebagai aktor yang mampu menyusun kebijakan yang solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tujuan utama pembentukan FKK mencakup peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyelarasan arah kebijakan antar instansi, serta pengurangan silo kebijakan demi memperkuat sinergi nasional. Bentuk konkret implementasi FKK meliputi pertemuan reguler lintas sektor, Policy Talks tematik, pengembangan Legal Policy Hub, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan.
Dengan terbentuknya FKK, diharapkan tercipta ekosistem kebijakan yang terintegrasi dan responsif dalam menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Analis Kebijakan sebagai garda terdepan dalam perumusan kebijakan yang berkualitas.
