Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pembahasan Pengukuran Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di Wilayah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh BSK Hukum Kementerian Hukum RI, Selasa (8/7). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran staf dari Bagian Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penguatan akuntabilitas dan pemanfaatan hasil analisis kebijakan hukum secara efektif di daerah. Acara dibuka oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, dengan agenda utama meliputi evaluasi capaian kegiatan BSK Hukum di wilayah, penyusunan rekomendasi analisis implementasi dan evaluasi kebijakan (AIEK), serta pengukuran capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Dalam pemaparannya, Yuditia Nurimaniar, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan BSK Hukum, menyampaikan formulasi pengukuran capaian kinerja serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di wilayah. Sementara itu, Farah Anisa Harahap, Ketua Tim Kerja Pendampingan AIEK Wilayah, menjelaskan mekanisme penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis serta pentingnya keberlanjutan proses AIEK, mulai dari penyiapan tim, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan.
Dari hasil monitoring semester I tahun 2025, Sumatera Selatan termasuk salah satu Kantor Wilayah yang telah melengkapi data dan pelaporan pada sebagian besar indikator kegiatan, seperti dokumen tim, proposal kebijakan, instrumen FGD, hingga pelaksanaan IRH dan SPAK-SPKP. Meski demikian, BSK Hukum tetap mendorong penyempurnaan laporan capaian dan optimalisasi rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil rekomendasi kebijakan.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan menekankan pentingnya peran aktif jajaran Kanwil dalam pengumpulan data, pelaksanaan analisis, dan penyampaian rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. “Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi bersama agar peran Kanwil dalam mendukung kebijakan nasional dapat berjalan optimal. Kami berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di daerah, sebagai wujud penguatan fungsi strategis Kanwil di bidang hukum dan HAM,” ujar Hendrik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung upaya evaluasi dan implementasi kebijakan hukum yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Seluruh hasil pembahasan ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi tindak lanjut dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di wilayah.
