Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (29/04/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penguatan peran sekretariat wilayah FKK sebagai penggerak koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di daerah.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Daryono yang mengulas penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Dalam paparannya, disampaikan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman terkait prinsip dasar analisis kebijakan serta penyusunan risalah kebijakan yang berkualitas.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran antar analis kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan di wilayah, sehingga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta menggali pemahaman terkait materi yang disampaikan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas tim sekretariat wilayah FKK merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas kebijakan di daerah.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan dan tim sekretariat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang akuntabel, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kami mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya sinergi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan data dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas.
