Palembang — Kemenkum Sumsel memberikan dukungan aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Selasa (8/7), bertempat di Gunz Café Kambang Iwak, Palembang. Forum ini mengangkat tema "Peran Serta FKDM dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kota Palembang."
Dalam kegiatan tersebut, Kemenkum Sumsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, yang hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam paparannya, Gunawan menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Kemenkum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, memberikan sanksi administratif, hingga melakukan mediasi terhadap ormas berbadan hukum.
Disebutkan, hingga 3 Juli 2025, terdapat 7.079 ormas berbadan hukum di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1.575 perkumpulan dan 5.504 yayasan. Khusus di Kota Palembang, jumlahnya mencapai 2.220 ormas berbadan hukum, yang terdiri dari 378 perkumpulan dan 1.842 yayasan.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling, menilai forum FKDM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah. Ia menyampaikan bahwa Kemenkum Sumsel siap mendukung penguatan peran FKDM, khususnya dalam deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.
“Kehadiran Kemenkum Sumsel dalam forum FKDM adalah bentuk sinergi kelembagaan. Melalui data dan pengawasan terhadap ormas, kami berharap FKDM dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dalam upaya deteksi dini potensi konflik sosial,” ujar Hendrik.
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari unsur intelijen dan TNI, yakni Mayor Inf. Mulyawan dari Binda Sumsel serta Mayor Czi Sarbanu dari Kodim 0418/Palembang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kota Palembang, Rudi Indawan, yang menegaskan pentingnya peran FKDM sebagai ujung tombak deteksi dini yang menyerap informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman keamanan.
Kemenkum Sumsel menyatakan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi lintas sektor demi menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang.
