
Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Selasa (6/10).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan rancangan produk hukum daerah memiliki substansi yang tepat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, Agus Supriyanto menyampaikan penjelasan mengenai Raperwali yang diajukan untuk dilakukan harmonisasi.
Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan harmonisasi dan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan Raperwali. Berdasarkan hasil pembahasan, materi muatan Raperwali telah sesuai dengan kewenangan pembentukannya dan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya agar sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara sistematis, memiliki kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Melalui harmonisasi ini, kami berupaya memastikan Raperwali yang disusun Pemerintah Kota Palembang memiliki substansi yang tepat dan sesuai dengan kewenangan, sekaligus memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Pedoman kode klasifikasi arsip ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kearsipan yang tertib, efektif, dan mendukung administrasi pemerintahan,” ujar Maju Amintas.
Maju Amintas menambahkan, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Harmonisasi tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Terhadap tanggapan dan masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, pihak Pemerintah Kota Palembang menyetujui hasil pembahasan dan akan melakukan perbaikan terhadap draft Raperwali sesuai dengan catatan yang telah disampaikan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang Agus Supriyanto, Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan Kota Palembang Maha Wanita Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip Kota Palembang Arlina Dinasari serta Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Membaca Kota Palembang M. Yunizar.
Melalui harmonisasi ini, diharapkan Raperwali tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas dan mampu mendukung terciptanya tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

