
Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muara Enim, Selasa (6/10), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Tiga Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pendanaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim; Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pendanaan Tahun Jamak Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain; serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim,Yulius menyampaikan penjelasan terkait substansi dan urgensi tiga Raperda yang diajukan untuk dilakukan harmonisasi.
Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel melakukan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan ketiga Raperda. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa materi muatan Raperda telah disusun berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan daerah dan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Melalui harmonisasi ini, kami memastikan setiap rancangan peraturan daerah tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknik penyusunan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Maju Amintas.
Maju Amintas menambahkan, sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu terus diperkuat dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terhadap masukan dan tanggapan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan menyetujui hasil harmonisasi dan akan melakukan perbaikan terhadap draft Raperda sesuai dengan catatan dan masukan yang telah disampaikan.
Kegiatan harmonisasi ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tiga Raperda Kabupaten Muara Enim dapat disempurnakan secara komprehensif sehingga menjadi produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

