
Palembang, 20 Oktober 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (20/10). Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Standar Layanan Bantuan Hukum”.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel dari Ruang Rapat Kadiv P3H.
Acara diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Hemawati BR Pandia, kemudian dilanjutkan dengan arahan strategis sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi dampak kebijakan standar layanan bantuan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat miskin dan rentan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Kementerian Hukum RI, Audy Murfi, yang membahas regulasi, capaian mutu layanan bantuan hukum nasional, serta peningkatan akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Selanjutnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Herlambang, memberikan perspektif akademis terkait aksesibilitas dan kendala penerapan layanan bantuan hukum di masyarakat.
Materi juga disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bengkulu, Iip Septian, yang menguraikan implementasi teknis, berbagai permasalahan di daerah, serta usulan penyempurnaan kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terhadap pelaksanaan standar layanan bantuan hukum.
Melalui keikutsertaan dalam DSK ini, Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam evaluasi dan perumusan kebijakan hukum berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Hasil diskusi menjadi masukan penting bagi penyempurnaan standar layanan bantuan hukum agar semakin efektif, akuntabel, dan mampu memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

