
Palembang – Penegakan disiplin kerja serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara di era digital membutuhkan payung hukum yang presisi, akuntabel, dan mengikat. Menindaklanjuti permohonan dari pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Ogan Komering Ilir tentang Tata Kelola Sistem Presensi Elektronik di kantor wilayah pada Selasa (20/10) siang.
Rapat pembahasan hukum tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel. Delegasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) hadir dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Asmar Wijaya, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Nursula, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Adi Yanto, Kepala Bagian Hukum Setda Hj. Uswatun Hasanah, serta Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM M. Dahlan.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Asmar Wijaya, menguraikan bahwa perumusan regulasi sistem presensi elektronik ini merupakan langkah strategis daerah untuk mentransformasi sistem pemantauan kehadiran pegawai dari pola konvensional menuju basis digital terintegrasi. Penerapan sistem presensi digital ini diharapkan mampu meningkatkan ketertiban kerja, mengukur produktivitas aparatur secara objektif dan real-time, serta menjadi dasar akuntabel dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi atas komitmen tinggi jajaran pimpinan Pemkab OKI dalam membenahi tata kelola birokrasi melalui koridor hukum yang sah.
“Digitalisasi manajemen kepegawaian, khususnya menyangkut sistem kehadiran elektronik, merupakan instrumen penting dalam menegakkan disiplin aparatur dan efisiensi anggaran belanja pegawai. Namun, penerapannya harus memiliki landasan yuridis yang kokoh agar tidak menimbulkan sengketa ketenagakerjaan atau ketidakpastian administratif di kemudian hari. Melalui tahapan harmonisasi di bawah koordinasi Ibu Nur’Ainun, Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan Raperbup ini memiliki kepastian hukum, sinkron dengan regulasi manajemen ASN, dan langsung dapat dieksekusi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten OKI demi mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tegas Maju Amintas Siburian.
Rangkaian rapat harmonisasi diakhiri dengan pemarafan draf naskah Raperbup yang telah diperbaiki rangkap dua oleh kedua belah pihak, dilanjutkan serah terima resmi berita acara harmonisasi sebagai syarat formil menuju tahapan penetapan dan pengundangan produk hukum oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.


