Palembang – Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 secara daring, Kamis (13/2). Rapat tersebut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora, Kadiv PPPH Hendrik Pagiling, Kabag TU dan Umum Bulan Mahardika Subekti, dan Tim Kerja pada kanwil yang mengemban Tusi Pembinaan Hukum.
Min Usihen selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menuturkan bahwa rapat ini mengusung tema Pembinaan Hukum: Tantangan dan Peluang Mewujudkan Kesadaran Hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun langkah nyata dan strategis dalam rangka percepatan efektivitas pembinaan hukum di wilayah.
Selanjutnya, Ka.BPHN menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor PHN-PR-01.03.01 Tahun 2025 yang memuat 6 fokus kegiatan BPHN di wilayah tahun 2025 yaitu Layanan literasi hukum dan pembinaan JDIH, Analisis dan evaluasi peraturan daerah, Penyaluran dana dan pengawasan bantuan hukum, pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum desa/kelurahan, Penyuluhan hukum di wilayah serta Penyelenggaraan seleksi peserta paralegal academy.
Di tengah tantangan program efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, Min Usihen berharap pelaksanaan kegiatan rakernis secara daring ini seyogyanya tidak menghilangkan esensi dan tujuan kegiatan meskipun tidak diselenggarakan secara tatap muka.
“Dengan adanya tantangan dan masalah yang didepan mata, tentunya ada juga peluang yang akan bisa kita ciptakan dengan modal kreativitas dan kreasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memetakan rencana strategis dan menyusun langkah nyata serta kolaborasi dengan berbagai lini pemerintahan,” pesan Min Usihen.
Rapat kerja teknis ini dilanjutkan dengan paparan dari Para Pimti Pratama Pada BPHN Kementerian Hukum yang membahas strategi peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan ditutup dengan sesi diskusi.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato P P Simamora menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk mendukung penuh segala Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka terciptanya budaya dan kesadaran hukum di masyarakat.
