Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melanjutkan rangkaian kegiatan percepatan pelaporan layanan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) Desa/Kelurahan di Kota Palembang. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Kalidoni, Sukarami, dan Alang Alang Lebar, kegiatan berlanjut pada Rabu (1/4) di Kecamatan Seberang Ulu II dan Gandus.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kemenkum Sumsel dalam mengoptimalkan pelaporan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap layanan yang diberikan terdokumentasi dengan baik melalui sistem yang difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Di Kecamatan Seberang Ulu II, kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan dengan dihadiri oleh Kasubag TU Kantor Camat, para Sekretaris Lurah, Ketua OBH Posbankumadin, paralegal Posbankum, serta operator kelurahan. Tim penyuluh hukum yang terdiri dari Ahmad Fuad, Yuliati, dan Fitri Asnita bersama LBH Posbankumadin memberikan pemaparan terkait empat layanan utama Posbankum, yakni konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan advokat.
Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaporan layanan Posbankum yang masih belum optimal. Para lurah dan paralegal didorong untuk lebih aktif melaporkan seluruh kegiatan layanan hukum melalui aplikasi pelaporan Posbankum. Dari kegiatan ini, berhasil dihimpun sebanyak 34 laporan aktual secara langsung.
Sementara itu, di Kecamatan Gandus, kegiatan berlangsung di Balai Kantor Kecamatan dengan menghadirkan Kasi Pemerintahan, para lurah, anggota LBH APIK, paralegal Posbankum, serta operator kelurahan. Tim penyuluh hukum yang terdiri dari Nursyiah, Rinaldi Wijaya, Anggie P. Corrie, dan Nurdiana memberikan pemahaman sekaligus pendampingan teknis terkait pelaporan layanan Posbankum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah berkelanjutan dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di daerah.
“Optimalisasi pelaporan layanan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya kita dalam memastikan bahwa negara benar-benar hadir memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Saya menekankan kepada seluruh jajaran, khususnya para lurah dan paralegal, agar tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga memastikan setiap layanan tersebut tercatat dan terlaporkan dengan baik melalui sistem yang telah disediakan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberlanjutan kegiatan ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di masyarakat.
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum, dan paralegal, kami optimistis kualitas layanan Posbankum di Sumatera Selatan akan semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara cepat, tepat, dan gratis sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Dengan berlanjutnya kegiatan ini, Kemenkum Sumsel berharap seluruh kecamatan di Kota Palembang dapat semakin optimal dalam menyampaikan laporan layanan Posbankum, sehingga upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
