Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus mendorong optimalisasi pelaporan layanan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) Desa/Kelurahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan percepatan pelaporan yang dilaksanakan secara serentak pada Selasa, (31/3) di tiga kecamatan, yakni Kalidoni, Sukarami, dan Alang Alang Lebar, Kota Palembang.
Kegiatan ini melibatkan tim penyuluh hukum Kemenkum Sumsel yang bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta dihadiri oleh unsur kecamatan, para lurah, paralegal Posbankum, hingga operator kelurahan di masing-masing wilayah.
Di Kecamatan Kalidoni, kegiatan berlangsung di Balai Kantor Kecamatan dengan menghadirkan Sekretaris Camat, para lurah, Bhabinkamtibmas, anggota YLBH Sejahtera, serta paralegal dan operator kelurahan. Tim penyuluh hukum memberikan pemahaman mengenai empat layanan utama Posbankum, yaitu konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan advokat. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaporan melalui sistem yang difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang menunjukkan bahwa pelaporan masih belum optimal. Dalam kegiatan ini berhasil dihimpun 23 laporan aktual secara langsung.
Sementara itu, di Kecamatan Sukarami, kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan dengan dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan, para lurah, Ketua OBH Yayasan LBH Sejahtera Palembang Sriwijaya, serta paralegal dan operator kelurahan. Tim penyuluh hukum menekankan pentingnya konsistensi pelaporan seluruh aktivitas layanan hukum kepada masyarakat melalui sistem Posbankum. Dari kegiatan ini, tercatat 25 laporan aktual onsite yang berhasil dikumpulkan.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kecamatan Alang Alang Lebar dengan melibatkan Sekretaris Camat, para lurah, Ketua OBH Posbankumadin, serta unsur paralegal dan operator kelurahan. Selain pemberian materi dan evaluasi, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis langsung dalam pengisian laporan layanan Posbankum. Hasilnya, sebanyak 30 laporan aktual berhasil dihimpun selama kegiatan berlangsung.
Pada ketiga lokasi tersebut, pihak kecamatan menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui optimalisasi layanan Posbankum. Para pemangku kepentingan juga berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan layanan hukum di wilayahnya tercatat dan dilaporkan secara tertib melalui sistem yang telah disediakan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan bahwa optimalisasi pelaporan layanan Posbankum merupakan bagian penting dalam memastikan kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
“Optimalisasi pelaporan layanan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya kita dalam memastikan bahwa negara benar-benar hadir memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Saya menekankan kepada seluruh jajaran, khususnya para lurah dan paralegal, agar tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga memastikan setiap layanan tersebut tercatat dan terlaporkan dengan baik melalui sistem yang telah disediakan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum.
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum, dan paralegal, kami optimistis kualitas layanan Posbankum di Sumatera Selatan akan semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara cepat, tepat, dan gratis sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman para peserta terkait layanan Posbankum, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OBH, dan paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, melalui pendampingan teknis yang dilakukan, diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan layanan Posbankum di Kota Palembang dapat terus meningkat.
