Jakarta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melaporkan langsung capaian program strategis akses keadilan di daerah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, di Jakarta, Kamis (24/7).
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Maju menyampaikan bahwa Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan secara penuh, dengan total 3.258 Posbankum aktif. Selain itu, pendaftaran pelatihan paralegal desa/kelurahan telah menembus angka 7.307 peserta, atau 146% dari target nasional sebanyak 5.000 peserta.
"Ini merupakan bentuk nyata komitmen Sumatera Selatan dalam menghadirkan keadilan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa," ujar Maju dalam laporannya. Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini adalah hasil sinergi antara Kemenkum Sumsel, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
Sekjen Kemenkum RI mengapresiasi tinggi atas capaian tersebut dan mendorong agar Sumatera Selatan terus menjadi model nasional dalam penguatan layanan hukum. Beliau juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program ini agar tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Nico juga menekankan pentingnya peran paralegal dalam mendorong penyelesaian perkara secara restoratif di tingkat desa dan keluran. “Paralegal perlu aktif mendampingi masyarakat, termasuk membantu mendata laporan-laporan kepolisian yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi. Ini bagian dari strategi besar untuk mengurangi beban sistem peradilan dan membangun budaya penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan diselesaikan secara damai melalui Posbankum,” ujarnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju Peresmian Posbankum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Wilayah Sumatera Selatan yang akan digelar pada 28 Juli 2025 di Griya Agung, Palembang, yang dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Selain itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti dan Penyuluh Hukum Madya, Asnedi, juga menyempatkan diri melaporkan persiapan kegiatan ke Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Bidang Keamanan, Ketertiban dan Intelijen, Adam Muhammad dan Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Noor Korompot.
Keduanya menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Sumatera Selatan, yang dinilai mampu menjadi contoh nasional dalam memperluas akses keadilan dari desa. “Ini bukan hanya capaian angka, tapi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujarnya.
