Jakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama
Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (8/1).
Acara diawali dengan laporan ketua pelaksana yang disampaikan oleh Nico Afinta bahwa kegiatan ini mempunyai 3 tujuan diantaranya yaitu: meneguhkan komitmen bersama dalam pembangunan ZI, menyelaraskan sasaran strategis dan program Kemenkum, dan memperkuat budaya kreadibilitas dan akuntabilitas
Kemudian, acara dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan oleh Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, dan MenpanRB Rini Widyantini.
Sebagai wujud transformasi melayani negeri, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja Tahun 2026, penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan pentingnya pencanangan Zona Integritas sebagai langkah konkret untuk mencapai beberapa tujuan besar seperti Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Pencanangan ini adalah wujud konkret implementasi RB yang menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, Kemenkum berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, dan membuka ruang partisipasi pengawasan masyarakat,” kata Menteri Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman Andi Agtas juga menekankan bahwa prinsip Rule of Law merupakan jantung dari pemerintahan yang harus terus dijaga dan diperkuat. Transformasi digital yang dilakukan Kementerian Hukum sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan publik dinilai telah berada di jalur yang tepat.
"Sebagai wujud komitmen tersebut, Kementerian Hukum akan meluncurkan sebuah superapps bernama “Pasti”, yang memungkinkan seluruh layanan hukum dapat diakses dan diselesaikan hanya dalam satu genggaman melalui aplikasi mobile," ujar Menkum.
Kemudian, Menteri Hukum turut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil di lingkungan Kementerian Hukum selalu melalui proses analisis oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, seluruh unit kerja tetap berlomba-lomba menghadirkan berbagai inovasi, termasuk penyediaan sekitar 71 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa.
Seluruh capaian dan upaya tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari komitmen bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, mudah, dan merata bagi masyarakat
Maju sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah diambil oleh Kementerian Hukum melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Ia mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel siap berkomitmen dan mendukung pelaksaan reformasi birokrasi, juga transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.
“Ini adalah wujud komitmen kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik diseluruh unit kerja Kementerian Hukum, termasuk di Kanwil Kemenkum Sumsel.” tambah Maju.
Turut hadir secara daring dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti serta Koordinator Tim Kerja Humas dan Reformasi Birokrasi Ti Maya Agustina bersama jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel.
