
Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang mengusung tema "Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum", bertempat di Ruang Kerja Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel secara virtual, Rabu (07/10/2026).
Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan diikuti langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, bersama jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.
Diskusi dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang diwakili Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, setelah sebelumnya diawali laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Saiful Sahri. Dalam pembukaannya ditekankan pentingnya perumusan strategi implementasi yang terukur guna mengoptimalkan standar layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, diawali oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama BPHN, Valensa Tendan, mewakili Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN. Pembahasan menitikberatkan pada Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) sebagai pedoman peningkatan Indeks Kinerja PBH (IKP) melalui evaluasi bertahap pada pra, saat, hingga pascapelaksanaan layanan. Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, Soleh Joko Sutopo, serta Wakil Dekan III FISIP UPN ”Veteran” Jawa Timur, Agus Widyarta, mengulas dinamika implementasi lapangan, integrasi data penerima bantuan, penguatan kapasitas organisasi bantuan hukum (OBH), hingga pengawasan kualitas layanan secara terpadu.
Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa standardisasi layanan bantuan hukum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Pemberian bantuan hukum tidak hanya berfokus pada kuantitas penerima, melainkan juga harus memenuhi standar mutu dan akuntabilitas yang jelas. Melalui standardisasi layanan yang tepat sasaran, kita memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh pendampingan hukum yang profesional, berkualitas, dan berkeadilan," ujar Maju.

