Palembang_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora, menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Sofyan Antonius, di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, Senin, (03/2/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut Agato, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Kemenkum dan BPKP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan pengawasan dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran negara. Ia juga menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat krusial dalam menjaga integritas lembaga pemerintah.
Apalagi, menurutnya, pihaknya akan terus memberi perhatian serius pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, memastikan seluruh program serta asta cita Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar dan berdampak.
"Kami sangat berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPKP untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di Kemenkum Sumsel dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan Sofyan Antonius, mengajak Kemenkum Sumsel untuk bersama sama melaksanakan program pengawasan yang dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran.
“BPKP siap mendukung Kemenkum dalam memperkuat pengawasan, sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami juga berharap adanya program pengawasan yang lebih intensif dapat mempercepat proses pelayanan publik di berbagai sektor,” ujarnya.
Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Kadiv Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, dan Kabag TU dan Umum Bulan Mahardika Subekti.
