Palembang. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Agato PP Simamora melakukan konsultasi langsung bersama para pejabat yang membidangi hal ini. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Jusman, saat ditemui di Gedung Setjen Kementerian Hukum (30/4) menyambut baik jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel atas upaya strategis guna penyelesaian masalah dan kendala terkait pengembangan pegawai.
data pegawai yang login dapat terdata di BPSDM Hukum dan HAM, mengikuti seluruh tahapan, Kehadiran dan partisipasi kita akan menjadi tolak ukur keberhasilan program ini
Agato menjelaskan beberapa kebutuhan peningkatan kompetensi khususnya pada jabatan fungsional yang memiliki peran strategis, seperti pelatihan bagi analisis hukum terkait substansi sistematika evaluasi produk hukum yang sesuai tata naskah dan penguata tugas fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diwilayah. Selain itu, menurutnya pelatihan kehumasan dengan softskill seperti editing dan produksi konten juga sangat penting dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, Jusman mengatakan pihanya saat ini tengah menyusun peta jalan dan Peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. BPSDM melalui Badiklat sebagai satuan kerja juga telah menetapkan program pelatihan yang mencakup semua bidang, termasuk melakukan pemetaan terhadap sebaran kompetensi tersebut sehingga data pegawai dibidang teknis tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi.
Ia menambahkan, BPSDM juga akan lebih aktif melibatkan peran Kantor Wilayah dalam upaya melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pelatihan khususnya untuk metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
“Pada kondisi efisiensi anggaran, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara virtual dapat menjadi solusi khsusnya dengan sistem Training of Trainer (ToT)”, ungkap Jusman,
“Kami membutuhkan input dari wilayah agar jangan sampai ada pelatihan yang tidak dibutuhkan, kami juga tengah menyusun kurikulum yang melibatkan Kabag langsung, untuk memahami kondisi kebutuhan yang sebenarnya”, sambungnya
Dalam kesempatan yang sama Kakanwil Kemenkum Sumsel juga berkonsultasi dengan Kepala Biro SDM Kementerian Hukum Fajar Sulaeman. Karo SDM pada kesempatan ini, menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan tusu kepegawaian. Hal yang menjadi sorotan Kakanwil diantaranya yakni masalah kenaikan pangkat untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan kendala administrasi kepegawaian lainnya. Pada Kanwil Sumsel misalnya, membutuhkan JFT Pranata Humas Ahli Muda/Madya sementara saat ini hanya ada 2 (dua) orang Ahli Pertama yang terhambat kenaikan pangkatnya karena tidak tersedianya peta jabatan untuk jenjang dimaksud (yang lebih tinggi).
Dengan langkah ini, diharapkan Kemenkum Sumsel siap mendukung program-program yang telah ditetapkan Unit Eselon I guna terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, agar lebih siap dalam menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di masa depan.
