Palembang, Kamis (05/11/2025) – Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Selatan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap sejumlah notaris bertempat di Ruang Rapat Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas permintaan izin pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan kewenangan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri dari berbagai unsur, yakni pemerintah, notaris, ahli, dan akademisi. Hadir sebagai majelis pemeriksa yaitu Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian (unsur pemerintah), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha (unsur pemerintah), Hari Fadly Basir, Suen Herief, dan Heriyono Tarjono (unsur notaris), M. Ihsan (unsur ahli), serta Khalisah Hayatuddin (unsur akademisi).
Dalam sidang tersebut, MKNW Sumsel menjadwalkan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) notaris, dengan rincian 10 (sepuluh) orang hadir memenuhi panggilan dan 5 (lima) orang tidak hadir. Kehadiran para notaris yang diperiksa merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan menjamin akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme jabatan notaris, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.
Setelah pemeriksaan terhadap notaris yang hadir, Majelis melanjutkan kegiatan dengan rapat pleno internal untuk membahas dan merumuskan hasil pemeriksaan, termasuk pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan APH terkait pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris dalam proses penyidikan atau peradilan.
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme jabatan notaris serta memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
“Melalui MKNW, Kementerian Hukum berupaya memastikan agar setiap proses pemeriksaan terhadap notaris dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Tujuannya bukan semata untuk menindak, melainkan untuk menjaga marwah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berintegritas tinggi,” ujar Maju.
Melalui pelaksanaan sidang ini, MKNW Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjalankan tugas secara objektif, menjunjung tinggi etika profesi, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
