Palembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato Pp Simamora mengikuti kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga mitra kerja sama secara daring dari Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (14/5).

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subketi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.

“Nota kesepahaman ini bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata Kemenkum untuk bersinergi dan bergerak bersama kementerian/lembaga lain. Sinergi ini penting untuk memperkuat pelayanan hukum yang inklusif serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Supratman.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta dalam laporan pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa sinergisitas dengan kementerian/lembaga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi nasional jangka panjang tersebut.

Agato PP Simamora turut memberikan pernyataan dukungannya atas langkah strategis ini.“Kami di wilayah siap menindaklanjuti semangat sinergi ini dengan implementasi nyata di lapangan. Kerja sama lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan layanan hukum dan yang responsif dan tepat sasaran,” ujar Agato.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menyukseskan program-program strategis nasional, khususnya di bidang hukum.

Palembang – Dalam upaya mendukung penyusunan regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat harmonisasi, pembulatan naskah, dan perumusan konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda dan 1 (satu) Ranperkada Kota Prabumulih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (14/5), dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, dan didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling serta tim kerja Perancang Kanwil. Rapat turut dihadiri oleh Inspektur Daerah Indra Bangsawan, Bagian Hukum Kota Prabumulih, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih, Kepala Inspektorat Kota Prabumulih, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih, dan Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.

2 (dua) Ranperda dan 1 (satu) Ranperkada Kota Prabumulih yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Ketiganya adalah: Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih, Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Prabumulih tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Proses harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam siklus pembentukan peraturan daerah. Hendrik Pagiling menjelaskan bahwa tujuan utama harmonisasi adalah untuk memastikan agar setiap produk hukum yang disusun telah sesuai dengan sistematika, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan tersebut nantinya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan hukum dan implementasi yang efektif.

Tim perancang peraturan dari Kanwil Kemenkum Sumsel turut memaparkan hasil analisis mereka terhadap isi dan struktur dari ketiga produk hukum daerah. Dari hasil kajian tersebut, disimpulkan bahwa seluruh dokumen telah memenuhi syarat dari aspek kewenangan pembentukan, relevansi materi, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun regional.

Dalam sambutannya, Kakanwil Agato PP Simamora menyampaikan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi regulasi daerah. Menurutnya, harmonisasi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Kami berharap melalui proses ini, setiap produk hukum daerah yang disusun dapat mendukung program pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Agato.

Terakhir, Agato P P Simamora menyatakan bahwa keberadaan forum harmonisasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam menyusun produk hukum yang berkualitas. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang baik akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Palembang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan, Agato P. P. Simamora, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, menghadiri kegiatan rapat anggota yang diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 14 Mei 2025, bertempat di Kanwil Kemenkum Sumsel.

Rapat anggota MPW tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPW Sumsel, Yandes Effriaddy, dan turut dihadiri oleh seluruh unsur yang menjadi bagian dari keanggotaan MPW. Unsur-unsur tersebut meliputi perwakilan dari kalangan notaris, unsur pemerintah, unsur akademisi, serta jajaran Sekretariat MPW yang secara aktif terlibat dalam proses pengawasan profesi notaris.

Dalam sambutannya, Alkana Yudha menekankan pentingnya peran strategis Majelis Pengawas dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi notaris sebagai pejabat umum. Ia menjelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta otentik, yang merupakan dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian yang tinggi.

Lebih lanjut, Alkana menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MPW tidak hanya bersifat represif atau bertujuan memberikan sanksi, melainkan juga bersifat preventif dan edukatif. Hal ini penting agar notaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sesuai dengan ketentuan hukum dan etika jabatan yang berlaku.

“Majelis Pengawas memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Alkana Yudha dengan tegas.

Rapat ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja notaris. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dengan terselenggaranya rapat anggota ini, diharapkan terwujud pengawasan yang semakin optimal dan pembinaan yang bersifat konstruktif terhadap para notaris. Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan tata kelola pelayanan hukum yang adil, transparan, serta berintegritas di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Palembang, Pada hari ini Jum'at (09/05/2025) pelayanan kanwil Kemenkum Sumsel tetap berjalan. Pelayanan kali ini berkaitan dengan permohonan pendampingan lembaga bantuan hukum.

Dalam kegiatan ini,pemohon atas nama Devi Noviyanti berkunjung ke kanwil Kemenkum Sumsel dalam rangka pendampingan hukum terkait kasus yang ia hadapi. Pelayanan diterima langsung oleh pegawai AHU A. Jefriansyah Corie dan Help desk, Syafira. Mereka melakukan pendampingan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang pemohon hadapi dengan berkoordinasi dengan bidang bantuan hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menjelaskan "terkait permasalahan hukum yang pemohon ajukan, kanwil Kemenkum Sumsel akan siap membantu melakukan pendampingan terkait masalah yang sedang dihadapi sesuai aturan yang berlaku".

Agato juga menambahkan "Salah satu tujuan pendampingan bantuan hukum adalah untuk menjamin akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Ini termasuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum mereka".

Selain itu,bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait permasalah hukum, masyarakat dapat langsung datang ke kanwil Kemenkum Sumsel atau melalui portal sidbankum.bphn.go.id.

Palembang - Dalam rangka mewujudkan profesionalisme, kanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh kepala divisi pelayanan hukum mengambil sumpah jabatan dan melantik notaris pengganti pada hari kamis (08/05/2025).

Adapun notaris yang diambil sumpah dn dilantik adalah notaris Erik Suryawan yang menggantikan notaris Maharani (notaris kabupaten Musi Banyuasin ) yang akan cuti selama 34 (tiga puluh empat )hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan notaris pengganti sangat penting dalam mengisi kekosongan jabatan notaris ketika notaris utama berhalangan hadir seperti sakit,haji atau berhalangan menjalankan tugasnya sehingga pelayanan kenotariatan kepada masyarakat dapat berjalan lancar.

"Notaris Pengganti memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris utama untuk itu saudara harus bekerja secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawab yang saudara emban"ungkap Agato PP Simamora, Kakanwil Kemenkum Sumsel

Turut hadir dalam kegiatan ini kepala divisi pelayanan hukum, Alkana Yudha, analis hukum, Riyan Citra Utami dan staf pegawai AHU.

Palembang, Kanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili olehKepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Alkana Yudha, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Yulkhaidir, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Dio Gestianda, pegawai KI dan Helpdesk mengikuti kegiatan Penutupan Pelatihan Teknis Indikasi Geografis Tahun Anggaran 2025 melalui zoom meeting pada hari ini kamis (08/05/2025).

Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Tekpim BPSDM Hukum, Dratha. Beliau menyampaikan “pelaksanaan selama 3 hari kerja dalam 24 JP, peserta pelatihan dari DJKI dan Kanwil dan Evaluasi dilaksanakan pada hari rabu 7 Mei”. Selama berlangsungnya pelatihan, seluruh peserta telah mengikuti dengan baik. Yang menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan ini yaitu Analis Kekayaan Intelektual Muda, Yulkhaidir, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Dio Gestianda, Analis Kekayaan Intelektual Pertama, M. Ferdi yang diikuti secara daring mulai dari tanggal 05 Mei sd 07 Mei 2025.

Selain itu, Kapusbanglattekpim BPSDM Hukum, Mutia Farida menyampaikan Pelatihan teknis ini dengan peserta 191 orang. Beliau juga menambahkan “Pelatihan ini sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait juga dalam rangka menjaga kualitas, keaslian, nilai ekonomi dari suatu produk serta memberikan informasi keaslian dan asal produk. Pelatihan ini dilaksanakan bersama BPSDM Hukum oleh DJKI”. Kepala pusat mengapresiasi kepada para narasumber dan peserta pelatihan dalam terselenggaranya kegiatan pelatihan ini dan diharapkan kepada analis KI dapat menjadi bekal dalam pelindungan IG di wilayah serta dapat mengimplementasikan hasil dari pelatihan khususnya di bidang indikasi geografis di wilayah sehingga dapat mendorong pendaftaran indikasi geografis di wilayah. Mutia Farida juga sekaligus menutup Pelatihan Teknis Indikasi Geografis Tahun Anggaran 2025.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora juga menyampaikan “pelatihan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat terlaksana secara terus-menerus sehingga ilmu tersebut dapat berkembang ke semua orang khususnya pegawai Kemenkum Sumsel”.

Palembang, Dalam rangka pelayanan yang optimal, Kanwil Kemenkum Sumsel melaksanakan pelayanan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu pencatatan Hak Cipta pada hari ini Kamis (08/05/2025).

Pemohon atas nama Nasuka berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel pada Kamis (08/05/205) untuk mencatatkan ciptaannya. Jenis ciptaan ialah Lagu (musik dengan teks) dengan Pemegang Hak Cipta: Nasuka, S. Pd. Judul ciptaan ada 5 yaitu Banyak Gawe (B), Nak Kendak Dewek, Besak Uap, Gawak Bekel, Wong Getah Basah.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Art and Literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

“Sebuah karya cipta sebaiknya harus dilindungi dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dikarenakan hak cipta dapat bernilai ekonomi di kemudian hari. Untuk itu setiap hak cipta seseorang perlu didaftarkan dan dilindungi oleh hukum supaya mendapatkan jaminan bagi pemegang hak cipta itu sendiri”, ungkap Agato PP Simamora, Kakanwil Kemenkum Sumsel.

Palembang — Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) ,Ahmad Usmarwi Kaffah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (8/5). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Agato P.P. Simamora, beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Agato menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut dan melaporkan berbagai capaian strategis yang telah diraih Kanwil Sumsel. Di antaranya adalah pembentukan 422 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai wilayah, serta pencapaian sebagai Kanwil dengan jumlah pendaftar terbanyak pada ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2025, yakni sebanyak 203 peserta yang direkomendasikan.

Menanggapi laporan tersebut, Ahmad Usmarwi Kaffah menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kinerja Kanwil yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan layanan serta penguatan akses keadilan di daerah.

“Pencapaian ini membuktikan bahwa Kanwil Sumsel memiliki kapasitas dan semangat kerja yang tinggi. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan capaian luar biasa ini,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Kantor Imigrasi Palembang.

Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, serta menjadi ajang berbagi strategi dan gagasan untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Dengan pertemuan ini, diharapkan kolaborasi antara pusat dan wilayah dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan layanan hukum di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terus mendorong keterbukaan informasi terkait badan hukum, terutama dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana.

Hal ini tercermin dari pelayanan informasi yang diberikan kepada pemohon atas nama Rizki Handayani pada Rabu (7/5), dalam rangka permintaan data perusahaan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kerjasama Mitra Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magna Beatum.

Rizki mengajukan permohonan penerbitan profil lengkap perusahaan melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kanwil Kemenkum Sumsel. Pelayanan tersebut dilayani langsung oleh petugas AHU, Riyan Citra Utami dan Anggun Fuji Rahayu, dengan waktu penyelesaian sekitar 15–30 menit.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora menyatakan komitmennya dalam mendukung transparansi dan pelayanan kepada publik. "Kanwil Kemenkumham Sumsel sangat terbuka dalam memberikan informasi, terutama dalam membantu proses hukum yang tengah berjalan," ujarnya.

Sebagai informasi, pendirian Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang mensyaratkan minimal dua pendiri, pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia, serta pengesahan dari Menteri Hukum.

Palembang, 8 Mei 2025 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Selatan melaksanakan rapat internal bersama tim kerja BSK pada Kamis, 8 Mei 2025. Rapat berlangsung di Aula Musi, lantai III, dan dipimpin langsung oleh Koordinator BSK bersama Phuput Mayasari, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut membahas secara rinci persiapan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Analisis Implementasi Strategi Kebijakan, yang dijadwalkan akan digelar pada 20 Mei 2025 mendatang.

Adapun poin-poin penting yang dibahas dalam rapat mencakup penyusunan nota dinas peminjaman aula, surat permintaan peserta rapat, surat permintaan narasumber, kelengkapan administrasi pendukung, serta kebutuhan konsumsi bagi para peserta.

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas antarunit di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, sekaligus sebagai forum strategis untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan.

Adapun harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar seluruh proses persiapan dapat berjalan lancar dan efektif, serta kegiatan FGD nantinya dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kebijakan hukum di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, diharapkan pula adanya kolaborasi yang lebih kuat antarunit dan partisipasi aktif dari seluruh peserta guna mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan secara menyeluruh.

Palembang – Kakanwil Kemenkum Sumsel yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Hamsir menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Selatan masa khidmah 2025–2030, dalam sebuah acara khidmat yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BKPRMI, disusul lantunan ayat suci Al-Qur’an yang menghadirkan suasana religius dan sakral. Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI kemudian membacakan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat mengenai susunan kepengurusan DPW BKPRMI Sumsel, yang langsung dilantik oleh Ketua Umum DPP BKPRMI.

Seusai mengukuhkan kepengurusan, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para pemuda remaja masjid. Ia menegaskan bahwa BKPRMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membina karakter generasi muda yang religius dan memiliki semangat kebangsaan.

“Kita butuh pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keteguhan moral dan spiritual. BKPRMI menjadi garda terdepan dalam hal ini,” ungkapnya.

Puncak acara ditandai dengan ceramah kebangsaan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan (Kumhamimipas), yang mengangkat tema "Relasi Islam dan Negara".

Dalam orasinya, Yusril menegaskan bahwa kontribusi umat Islam terhadap pembentukan dan pembangunan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa ini yang telah hadir dari tahun 1977 serta telah mengalami berbagai metode transformasi.

“Di tengah revolusi reformasi, remaja muslim berhadapan dengan arus informasi dan berita yang begitu derasnya sehingga muncul fenomena viral yang dapat membunuh karakter. Di titik itulah peran BKPMRI menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membentengi kehidupan remaja muslim agar tumbuh bersama Al-quran dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yusril berpesan bahwa kesepahaman terhadap pemberantasan buta huruf Al-Quran dil Lapas dapat diwujudkan sebagai langkah yang nyata untuk menentramkan hati sehingga dapat berguna setelah menjalani masa hukuman dan dapat berguna di tengah masyarakat.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BKPRMI sebagai wadah pembinaan generasi muda Islam yang tidak hanya aktif dan produktif, tetapi juga berwawasan kebangsaan dan berdaya saing tinggi di era global.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, serta para stakeholders.

Palembang — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berlandaskan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) Pagaralam pada Kamis (8/5), bertempat di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, bersama jajaran fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam sambutannya, Hendrik menegaskan pentingnya harmonisasi sebagai proses strategis untuk menyempurnakan substansi dan legalitas produk hukum daerah.

“Kami tidak sekadar menilai secara administratif atau teknis, tapi juga memastikan bahwa substansi dari setiap Ranperwako ini benar-benar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Harmonisasi adalah ruang strategis untuk menyempurnakan produk hukum daerah sebelum ditetapkan,” ujarnya.

Dari pihak Pemerintah Kota Pagaralam, hadir Asisten III Administrasi Umum, Hermawan, yang menyampaikan bahwa 15 Rancangan Perwako tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Dari total 35 rancangan awal, 15 telah siap untuk masuk tahap harmonisasi.

“Perwako ini menjadi payung hukum bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah. Maka dari itu, kami sangat berharap proses harmonisasi ini benar-benar memberikan kejelasan dan kepastian hukum,” ujar Hermawan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel.

Rancangan Perwako yang dibahas meliputi pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Sekretariat DPRD Kota Pagaralam.

Dalam rapat tersebut, masing-masing Ketua Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan hasil telaah dan catatan penting, baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi materi, yang perlu disempurnakan oleh pihak pemrakarsa. Pemerintah Kota Pagaralam akan menindaklanjuti masukan tersebut sebelum tahap finalisasi.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora di tempat terpisah turut memberikan arahan dan dukungan terhadap proses harmonisasi. Dalam pernyataannya, Kakanwil menekankan bahwa peraturan yang harmonis dan terstruktur menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum yang berkualitas. Proses harmonisasi ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi bagaimana memastikan setiap regulasi benar-benar selaras dengan ketentuan nasional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agato.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian dan penyerahan Surat Selesai Harmonisasi secara resmi oleh Kadiv P3H kepada perwakilan Pemerintah Kota Pagaralam.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun produk hukum yang kuat, terstruktur, dan aplikatif, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel di Kota Pagaralam.