Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar Sosialisasi Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Kamis, 11 November 2025, di Hotel Aston Palembang.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas perancang regulasi di daerah. “Kami berharap forum ini menjadi ruang memperkuat kompetensi teknis para perancang agar menghasilkan regulasi yang harmonis dan berkualitas,” ujar Kakanwil Maju.
Sosialisasi ini secara resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Akram, yang hadir secara virtual. Ia menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dalam pembentukan Perda dan Perkada, karena kualitas regulasi sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sesi pemaparan, Ms. Eriko Kikuchi, selaku Chief Representative on Legal Consistency JICA Expert, menjelaskan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Jepang. Ia memaparkan struktur pemerintahan daerah Jepang, kewenangan legislasi lokal berdasarkan Konstitusi, serta prinsip dasar penentuan apakah substansi suatu peraturan daerah masih berada dalam ruang lingkup undang-undang yang lebih tinggi. Penjelasan ini memberikan gambaran pembanding bagi peserta mengenai standar dan praktik legislasi daerah di Jepang yang dapat menjadi referensi dalam pembentukan Perda di Indonesia.
Ms. Eriko juga menguraikan ketentuan pidana dalam peraturan daerah Jepang serta penyesuaiannya pasca revisi KUHP 2025, termasuk pentingnya konsultasi dengan kejaksaan untuk menjamin legalitas norma.
Pemateri selanjutnya, Kepala Subdirektorat Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan, Siti Masitah, memaparkan substansi utama Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai panduan praktis pembentukan Perda dan Perkada sesuai UU 12/2011 jo. UU 13/2022. Ia turut menekankan perlunya penyesuaian ketentuan pidana daerah dengan berlakunya UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Januari 2026, khususnya terkait penggantian pidana kurungan menjadi pidana denda kategori I dan II. Paparan ini memperkuat pemahaman peserta dalam merumuskan Perda yang lebih taat asas dan selaras dengan perkembangan hukum nasional.
