Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan melalui keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talk bertema “Akselerasi Peran Analis Kebijakan dalam Mendorong Kebijakan Daerah yang Adaptif di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan yang diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini dihadiri oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel.
Forum tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan diawali dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Masan Nurpian. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Ikmal Idrus.
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menyampaikan pentingnya peran analis kebijakan dalam menjawab persoalan publik yang dinamis. Disampaikan bahwa analis kebijakan tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi lebih pada bagaimana menghadirkan solusi konkret terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui analisis yang tajam dan berbasis data.
Materi juga menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif, ringkas, dan tepat sasaran bagi para pengambil keputusan. Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menggali pemahaman terkait praktik analisis kebijakan yang aplikatif di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan di daerah.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, kami mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas analisis sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin adaptif, solutif, dan berdampak nyata,” ujar Maju.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan peran analis kebijakan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan hukum yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di Sumatera Selatan.
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
