Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Rapat Peningkatan Kinerja pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Nur'Ainun bersama jajaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja dan capaian program pembinaan hukum di daerah.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mohamad Aliamsyah, yang menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Ia mengingatkan agar seluruh satuan kerja dapat segera bergerak selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh kementerian.
Selanjutnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran kantor wilayah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa setiap program kerja harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola hukum di daerah, tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan indikator utama Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang meliputi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, peningkatan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pembinaan Pos Bantuan Hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi, Kanwil Kemenkum Sumsel ditetapkan sebagai Kanwil Tipe A dengan beban kerja pembinaan yang signifikan, yaitu lebih dari 3.000 beban kerja. Cakupan tersebut meliputi koordinasi pada 17 kabupaten/kota, pembinaan 3.258 desa/kelurahan dalam program Pos Bantuan Hukum, pengawasan terhadap 14 pemberi bantuan hukum, serta pengintegrasian 46 anggota JDIH.
Untuk mendorong peningkatan kinerja pada Triwulan II, disampaikan sejumlah strategi percepatan, antara lain pelaksanaan inovasi yang berdampak nyata, penguatan kolaborasi antar tim kerja, peningkatan koordinasi dengan unit pembina di pusat, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih komprehensif dan solutif.Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kendala teknis di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran dalam meningkatkan kualitas pembinaan hukum di Sumatera Selatan. “Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran dapat semakin terarah dalam melaksanakan program kerja serta mampu menghadirkan layanan hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
