Palembang, 19 Mei 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato PP Simamora, melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Kantor Walikota Palembang, ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting daerah seperti Wakil Walikota Palembang, Ketua DPRD dan jajaran komisi, Forkopimda, Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel mewakili Gubernur, serta berbagai instansi vertikal, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, rektor universitas, lurah, camat, dan perwakilan masyarakat.
Walikota Palembang, Ratu Dewa, membuka secara langsung kegiatan dan menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap arah kebijakan pembangunan berjalan linear dan selaras antar semua level pemerintahan. Kolaborasi adalah kunci. Ketika DPRD, perangkat daerah, lurah, camat, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat bekerja bersama, maka program yang kami usung dapat berjalan optimal, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," tegas Walikota.
Beliau juga menyampaikan visi Kota Palembang tahun 2025–2029, yaitu:
“Bersama Mewujudkan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera yang Berkelanjutan”
serta lima pilar utama pembangunan.
Dalam forum tersebut, Bulan Mahardika Subekti mewakili Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan bahwa partisipasi instansi vertikal seperti Kemenkum merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung arah pembangunan berbasis hukum.
"Kami siap bersinergi dan memberikan dukungan dari sisi regulasi dan layanan hukum demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Palembang," ungkapnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, dalam pernyataan terpisah, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong peran hukum dalam proses pembangunan daerah.
“Kami percaya pembangunan yang baik harus ditopang oleh hukum yang kuat. Kanwil Kemenkum Sumsel siap mendampingi setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujar Agato.
Musrenbang RKPD dan RPJMD ini menjadi momentum awal dalam menyusun arah pembangunan Kota Palembang ke depan, dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama demi Palembang yang lebih maju dan sejahtera.
