Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah 2026: Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (06/05/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun. Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Rakhmat Renaldy.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan sebagai upaya strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Moh. Irfan Mufti, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Universitas Tadulako, yang mengulas perspektif akademisi dalam penguatan kapasitas analis kebijakan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menciptakan basic social structure guna menjamin kepentingan warga negara. Kebijakan publik harus dirancang untuk menciptakan keadilan, menjaga tertib sosial, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, melainkan memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta menggali pemahaman terkait peran analis kebijakan dalam proses perumusan kebijakan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan di wilayah.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis data, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan wawasan harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
