Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi di wilayah Sumatera Selatan, Kamis (16/10). Rapat ini berfokus pada pembahasan realisasi anggaran dan evaluasi kinerja pelaksanaan layanan bantuan hukum tahun berjalan.
Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling. Dalam arahannya, Hendrik menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Kanwil dan seluruh OBH dalam memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
“Bantuan hukum adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus tepat guna, setiap kegiatan harus terukur hasilnya, dan setiap layanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hendrik.
Lebih lanjut, Hendrik mengajak seluruh OBH untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki tata kelola pelaporan, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung upaya Kanwil mewujudkan layanan bantuan hukum yang profesional dan berintegritas. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja bukan semata penilaian administratif, tetapi juga proses pembinaan dan refleksi agar kualitas layanan hukum terus berkembang.
Rapat ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai isu aktual, mulai dari kendala realisasi anggaran, efektivitas pendampingan hukum di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan OBH. Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan OBH turut menyampaikan masukan dan pengalaman lapangan yang menjadi bahan pertimbangan Kanwil dalam penyusunan kebijakan pembinaan ke depan.
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, di kesempatan terpisah menyampaikan apresiasinya atas kontribusi seluruh OBH dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Sumatera Selatan.
“Saya berharap kerja sama dan komunikasi antara Kanwil dan OBH dapat terus ditingkatkan. Layanan bantuan hukum bukan hanya soal angka dalam laporan, tetapi tentang keadilan yang benar-benar hadir bagi rakyat. Mari kita kawal bersama agar setiap langkah yang kita ambil memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Maju Amintas Siburian.
