Palembang, 19 September 2025 – Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi pelayanan administrasi hukum umum dan penegakan hukum.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja, Dewi Asmara selaku Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI bersama tim Komisi XIII.
Ronald Lumbuun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XIII DPR RI. “Kehadiran Komisi XIII di Palembang adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Kami berharap dukungan DPR RI dapat memperkuat kapasitas wilayah dalam menjawab tantangan pelayanan hukum dan penegakan hukum di era digital,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan kesiapan jajarannya dalam meningkatkan layanan administrasi hukum bagi masyarakat. “Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang transparan, cepat, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap notaris dan badan hukum. Kunjungan kerja ini menjadi dorongan bagi kami untuk semakin meningkatkan kualitas layanan,” jelasnya.
Ketua Tim, Dewi Asmara, menyatakan bahwa Komisi XIII mengapresiasi upaya Kanwil Kemenkum Sumsel dalam menjalankan pelayanan hukum. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan hukum yang mudah, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum,” tegasnya.
Kunjungan kerja spesifik ini meliputi rapat dengar pendapat dengan jajaran Bidang Administrasi Hukum Umum dan Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, membahas isu-isu strategis seperti pelayanan fidusia, pendaftaran perseroan terbatas, kewarganegaraan, pengawasan notaris, hingga pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan adanya kunjungan ini, DPR RI menegaskan dukungan terhadap langkah-langkah Kanwil Kemenkum Sumsel dalam memperkuat pelayanan administrasi hukum dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di wilayah Sumatera Selatan.
