Jakarta, 16 Desember 2025. Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 memasuki hari kedua dengan agenda strategis yang berfokus pada penguatan kebijakan, evaluasi kinerja, serta sinkronisasi arah pembangunan hukum nasional.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti.
Rangkaian kegiatan hari kedua diawali dengan arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menekankan pentingnya peran strategis kantor wilayah dalam mendukung pembinaan hukum nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, peserta menerima arahan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum terkait penguatan perumusan kebijakan berbasis data dan evaluasi kinerja yang terukur.
Agenda dilanjutkan dengan arahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum yang menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sebagai fondasi utama dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan hukum.
Pada sesi berikutnya, dilaksanakan evaluasi kinerja Kantor Wilayah melalui mekanisme wawancara, sebagai sarana pendalaman capaian kinerja, tantangan, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mendukung target kinerja Kementerian Hukum.
Rakor hari kedua juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber Kementerian PANRB yang membahas penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, narasumber dari Bappenas menyampaikan materi terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan hukum dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta narasumber dari BPKP yang memberikan penguatan pada aspek pengawasan intern dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan rapat pembahasan komisi oleh peserta rapat, yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut strategis guna meningkatkan kinerja Kementerian Hukum secara berkelanjutan.
“Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menilai secara objektif capaian kinerja yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Hasil evaluasi akan kami jadikan dasar untuk melakukan penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel,” ujar Maju Amintas Siburian.
