Jakarta. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling, resmi mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Posisi yang ditinggalkan Hendrik Pagiling di Kanwil Kemenkum Sumsel selanjutnya dijabat oleh Nur ’Ainun, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
Selama menjalankan tugas di Sumatera Selatan sejak 3 Desember 2024, Hendrik Pagiling mencatatkan berbagai prestasi strategis dan bersejarah, khususnya dalam penguatan akses keadilan dan pembinaan hukum masyarakat.
Dibawah komando Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, Hendrik berhasil menorehkan capaian paling monumental, yakni mencatatkan Rekor MURI sebagai Kantor Wilayah Kemenkum Pertama dan Provinsi Pertama yang telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Tak hanya itu, atas kontribusinya dalam mendorong pembentukan 3.256 Posbankum desa dan kelurahan se-Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling juga dianugerahi Pegawai Teladan oleh Menteri Hukum serta Gubernur Sumatera Selatan, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan dampaknya yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Sumatera Selatan juga menorehkan prestasi nasional di bidang bantuan hukum, antara lain Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Berkinerja Terbaik yang diraih oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sejahtera Palembang Sriwijaya. Juga Posbankum Desa Terbaik dalam Memberikan Pendampingan dan Penyelesaian Kasus kepada Masyarakat, diraih oleh Posbankum Desa Betung Barat, serta berhasil mendorong 10 kepala desa dan lurah dari Sumatera Selatan untuk mengikuti Peacemaker Justice Award, terbanyak secara nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Hendrik Pagiling selama bertugas, serta berharap prestasi dan inovasi yang telah dibangun di Bumi Sriwijaya dapat menjadi bekal berharga dalam mengemban amanah baru di Sulawesi Utara.
Sementara itu, dengan hadirnya Nur ’Ainun sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang baru, Kanwil Kemenkum Sumsel optimistis penguatan pembinaan hukum, harmonisasi peraturan daerah, dan akses keadilan bagi masyarakat akan terus berlanjut dan semakin ditingkatkan.
