Palembang – Usai dilaksanakannya Serah Terima Jabatan, Maju Amintas Siburian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengawali pelaksanaan tugasnya di Bumi Sriwijaya dengan melakukan kunjungan audiensi ke Pengadilan Tinggi Palembang pada Selasa (21/1).
Dalam kesempatan itu, ia disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Herdi Agusten. Maju menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara kedua lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
“Pengadilan Tinggi Palembang memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana, perdata, dan tindak pidana lainnya di wilayah hukumnya. Selain itu, pentingnya optimalisasi penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi agar dapat memberikan pendampingan di pengadilan,” ujar Kakanwil Kemenkum Sumsel.
Dalam kesempatan tersebut, Maju juga menyampaikan permohonan dukungan terhadap pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Selatan, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI pada tanggal 28 Juli 2025.
“Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui Posbakum dan pelatihan paralegal, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di akar rumput dapat memperoleh pemahaman hukum dan bantuan yang layak,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Herdi Agusten, menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan menyatakan dukungannya.
“Kami mengapresiasi inisiatif ini karena sejalan dengan semangat penguatan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan geografis. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi memberikan dampak konkret bagi masyarakat,” ujarnya.
Herdi yang didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Andreas Purwantyo Setiadi menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga seperti ini sangat penting, terutama dalam mendukung capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tengah diupayakan institusinya.
Dalam kunjungan tersebut, Maju Amintas Siburian didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Panggiling, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Ketua Tim Kerja Humas RB TI Hamsir, serta Ketua Tim Kerja Perancang PUU Zainul Arifin.
