Palembang, 27 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali secara daring. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis dan Evaluasi Dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.”
Pelaksanaan DSK dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dengan laporan kegiatan, dilanjutkan sambutan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum RI, Andry Indrady.
Dalam diskusi, para narasumber memaparkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan tarif layanan Paten dan Hak Cipta, termasuk dampak terhadap efisiensi pelayanan publik dan dukungan terhadap ekosistem inovasi di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan antara lain meliputi penguatan sinergi antar stakeholder seperti DJKI, pelaku usaha, lembaga pendidikan dan litbang, komunitas, serta media; pengembangan sistem insentif untuk investasi berbasis green and blue technologies; serta peningkatan literasi dan pelatihan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, termasuk Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sumsel, berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang konstruktif.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis ini.
“Diskusi kebijakan seperti ini menjadi sarana penting untuk menyatukan arah dan memperkuat kualitas layanan publik di bidang Kekayaan Intelektual. Kami di Kanwil Sumsel siap bersinergi dalam mendukung setiap kebijakan yang berorientasi pada kemudahan layanan dan peningkatan inovasi nasional,” ujar Maju.
Kegiatan diakhiri dengan closing statement dari para narasumber, yang menegaskan pentingnya konsistensi dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.
