Jakarta. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Audiensi ini disambut hangat oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Sumsel di bidang pembinaan hukum (30/4).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kinerja pembinaan hukum di wilayah yang telah dijalankan dengan baik oleh Kanwil Kemenkum Sumsel, terutama terkait Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kinerjanya menjadi salah satu yang terbaik, meski dalam perjalanannya masih ditemui tantangan,” ujar Min ketika menyambut jajaran Kemenkum Sumsel di Kantor BPHN, Cililitan, Jakarta Timur.
Min berharap perhatian Kanwil Kemenkum Sumsel terhadap Posbankum dapat menjadi contoh bagi kantor wilayah lainnya. Ia menegaskan bahwa program Posbankum merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan memperluas pemerataan akses keadilan. Melalui kreativitas dan kerja sama, kami yakin target besar dapat tercapai, meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” pungkas Kepala BPHN.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato Simamora, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2025. Ia menilai perlu adanya penguatan dan koordinasi lebih intensif dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkum, terutama dalam pembinaan hukum nasional yang mencakup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), literasi hukum, serta pembudayaan hukum.
Agato juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Posbankum. Menurutnya, Posbankum berpotensi menjadi cikal bakal satuan kerja Kemenkum di tingkat kabupaten/kota. "Kami menargetkan pembentukan 1.500 Posbankum di Sumatera Selatan tahun ini," lanjutnya.
Kepala Kanwil Sumsel juga berkomotmen mendukung penyebaran informasi hukum kepada masyarakat melalui perpustakaan hukum yang sudah mereka kelola. “mengingat keterbatasan anggatan, ketersediaan konten digital dinilai sangat penting untuk memperkaya koleksi perpustakaan hukum kanwil. Informasi hukum tersebut juga dapat disebarluaskan ke masyarakat luas dalam beberapa kesempatan atau kegiatan”, sambung Agato.
Lebih lanjut terkait program bantuan hukum, Agato menyoroti potensi besar paralegal dalam penyelesaian masalah hukum di daerah. Ia mengusulkan adanya penyederhanaan mekanisme pencairan biaya bantuan hukum bagi paralegal yang berada di bawah naungan Pemberi Bantuan Hukum (PBH), serta meminta informasi lebih lanjut mengenai tata kelola, pelaporan, dan pendataan bantuan hukum di Posbankum.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo menambahkan, saat ini Posbankum telah menggunakan aplikasi untuk pencatatan pelaporan dan pengelolaan datanya. Pada pelatihan batch pertama, tercatat sebanyak 1.764 Posbankum telah dibentuk dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka juga sudah mulai memberikan laporan dari paralegal di desa dan kelurahan.
Kristomo menambahkan, proyek berikutnya adalah mendata kembali Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh provinsi, yang kemudian akan didorong membentuk Posbankum melalui pelatihan batch kedua. Oleh karena itu, ia meminta dukungan rekan-rekan di wilayah agar pembentukan Posbankum dapat semakin masif.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Layanan Literasi dan Pengelolaan JDIHN, Saefur Rochim, mengungkapkan bahwa BPHN tengah mengembangkan berbagai konten kreatif, untuk memperkaya sistem perpustakaan hukum yang bermanfaat bagi komunitas lokal.
Turut hadir pada audiensi ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling, Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya Asnedi, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya Zainul Arifin, Analis Hukum Ahli Muda Phuput Mayasari, Pustakawan Ahli Muda Zubaidi, beserta tim.
