Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang guna membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang, Kamis (6/3).
Rapat dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora dan dihadiri oleh Instansi terkait dalam hal ini Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Dadang Munandar, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumitro Kesuma Bahagia dan Pejabat Fungsional di Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta membahas berbagai aspek terkait mekanisme seleksi penerima manfaat, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan pentingnya regulasi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami memastikan bahwa rancangan Peraturan Bupati ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait penggunaan dana APBD agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ujar Kakanwil.
Dari rapat harmonisasi ini dihasilkan Keputusan bahwa Peraturan Bupati yang dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, Peraturan yang sejajar dan Putusan Pengadilan. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Peraturan Bupati yang akan diterbitkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Empat Lawang dalam melaksanakan ibadah umrah secara aman dan tertib.
