OKU Selatan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Agato PP Simamora, mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Rapat Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, yang dihadiri oleh seluruh lurah dan kepala desa se-Kabupaten OKU Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan.
Dalam arahannya, Agato menekankan pentingnya dua program prioritas nasional ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam mendekatkan layanan hukum dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Program Koperasi Merah Putih, menurutnya, menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, melalui koperasi yang sah secara hukum dan aktif secara kelembagaan.
“Melalui koperasi, kita dorong semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat. Saya berharap Kabupaten OKU Selatan dapat menjadi pelopor dalam memperlancar pembentukan Koperasi Merah Putih,” ujar Agato.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembentukan Posbakum Desa sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu di pelosok desa. Posbankum Desa diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat memperoleh layanan hukum gratis berupa informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum dasar.
“Pembentukan Posbankum ini bukan hanya target administratif, tapi bagian dari misi keadilan sosial. Saya ingin Sumatera Selatan bisa masuk peringkat atas secara nasional dalam realisasi Posbankum Desa,” tegasnya.
Para lurah dan kepala desa menyambut positif arahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna merealisasikan kedua program tersebut di wilayah masing-masing.
Dengan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Sumsel dan dukungan pemerintah daerah, pembentukan Koperasi Merah Putih dan Posbankum Desa diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi kelembagaan, tetapi juga memperkuat pondasi hukum dan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
