Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Senin (28/4).
Kegiatan Musrenbang yang berlangsung di Grand Balroom Novotel Palembang ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mendukung penyusunan program prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar kegiatan ritual tahunan. "Musrenbang harus menjadi ruang nyata untuk menyusun program-program yang solutif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap usulan yang muncul dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan," ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan capaian kinerja Provinsi Sumatera Selatan selama tahun-tahun sebelumnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Juga memaparkan 7 Misi Sumsel Tahun 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid KI, Yenni menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. "Kami siap mendukung program pembangunan daerah melalui penguatan layanan kekayaan intelektual, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah," ujarnya.
Sementara itu, melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang, Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora berharap dapat mendorong integrasi program-program strategis di bidang hukum dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
"Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program-program prioritas nasional. Kanwil Kemenkum Sumsel siap bersinergi dalam mendukung pembangunan yang berbasis hukum demi mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih maju dan berdaya saing," tegas Agato.
