Palembang – Pentingnya peran notaris dalam kehidupan hukum masyarakat menjadi sorotan utama dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Implementasi Kebijakan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) turut hadir aktif dalam kegiatan yang digelar daring oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Selasa (16/9).
Diskusi dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dan dilanjutkan sambutan oleh Dwi Harnanto, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum. Acara kemudian menghadirkan pemaparan materi mengenai kebijakan formasi jabatan notaris, penentuan kategori daerah, serta penanganan permasalahan notaris oleh majelis pengawas.
Suasana diskusi berlangsung dinamis. Para peserta tampak antusias menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan pandangan yang memperkaya jalannya dialog. Kegiatan kemudian ditutup dengan closing statement dari Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan penyelarasan kebijakan di tingkat daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting bagi penguatan kebijakan hukum nasional.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas dinamika di lapangan. Kanwil Kemenkum Sumsel siap berkontribusi dalam memastikan kebijakan terkait jabatan notaris dapat diimplementasikan dengan baik di daerah,” ujarnya.
