Palembang – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talk: Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (04/05/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) ini turut didampingi oleh Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung kualitas kebijakan publik di daerah.
Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, yang mengulas peran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam mendukung perumusan kebijakan di wilayah. Dalam paparannya, ditegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari proses yang baik, analisis yang mendalam, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Materi berikutnya disampaikan oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, yang menjelaskan dasar dan kerangka berpikir analisis kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan publik akan lebih efektif apabila didasarkan pada bukti, seperti hasil penelitian, data statistik, evaluasi program, maupun praktik terbaik yang telah terbukti berhasil.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi serta memperdalam pemahaman terkait analisis kebijakan berbasis bukti.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, dan berdampak nyata. Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi serta mengedepankan pendekatan evidence-based policy,” ujar Kakanwil.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari para narasumber yang menegaskan pentingnya kolaborasi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan data dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
