Palembang, 13 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, yang terdiri dari Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Ibu Yenni, JFT Analis KI, JFU, CPNS, serta tim Helpdesk KI, mengikuti kegiatan Zoom Meeting dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rizal selaku perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam arahannya, seluruh unit kerja, termasuk unit eselon I, Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, serta Balai Diklat Hukum diminta untuk melakukan pengisian Matrik Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi (Renaksi).
Pengisian matrik tersebut harus berdasarkan target capaian dan realisasi per triwulan, sesuai format yang telah ditentukan, dan wajib diunggah paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025.
Guna menyamakan persepsi dan mendorong keseragaman pelaporan, hasil isian matrik diinstruksikan untuk disusun dan disampaikan kepada Kepala Tata Usaha dan Umum untuk direkap dan dilaporkan ke Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, akan dilakukan monitoring internal terhadap progres realisasi Rencana Aksi setiap triwulan, sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah.
Di lain tempat, Maju Amintas Siburian Kakanwil Kemenkum Sumsel sangat mendukung kegiatan pengisian mariks ini karena dapat memperkuat Kemenkum dalam tata kelola Pemerinahan.
"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pelaporan kinerja yang terukur dan transparan."ujarnya.
