Jakarta, 30 April 2025 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarwilayah dalam pelaksanaan kebijakan hukum secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Kepala BSK Kementerian Hukum, Andry Indrady, Amd.IM., GRAD.DIP.PA., M.P.A..PhD menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas wilayah untuk memastikan implementasi kebijakan hukum berjalan selaras dengan tujuan strategis nasional.
"Perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan integrasi data, evaluasi yang objektif, serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujar Andry Indrady dalam arahannya.
dalam kegiatan ini Phuput Mayasari, S.H., M.H., menyempaikan pandangan teknis dan strategis terkait pelaksanaan kebijakan hukum di kantor wilayah. Ia menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan aktif dari dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi teknis, forum tukar pengalaman antarperwakilan wilayah, dan pemaparan rencana kerja strategis BSK tahun 2025. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata di masyarakat.
