Palembang, 19 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sumatera Selatan di Griya Agung, Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat yang dihadiri oleh berbagai instansi vertikal, lembaga pengawas, dan pemerintah daerah ini menegaskan pentingnya peran Kemenkum sebagai fasilitator hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kolaboratif yang diinisiasi oleh KPK dan pemerintah daerah.
Pada rapat tersebut, dibahas secara mendalam mengenai tugas pokok KPK serta kewenangan koordinasi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK ditegaskan memiliki peran strategis dalam menyelaraskan upaya pencegahan korupsi di tingkat nasional dan daerah, termasuk dalam pendampingan hukum dan pemeriksaan sistem tata kelola. Kemenkumham Sumsel siap menjadi mitra strategis KPK dalam penerapan kebijakan pencegahan berbasis data dan audit sistem.
Saat ini, para pejabat publik di daerah menghadapi tekanan tinggi dari berbagai aspek — baik dari dalam sistem, maupun ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya integritas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sumatera Selatan ini menunjukkan semangat kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kemenkum Sumsel, sebagai lembaga vertikal yang berperan penting dalam pendampingan hukum, akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
