Palembang – Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) yang diselenggarakan oleh BSK Hukum. Kegiatan ini mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, dengan tujuan untuk membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan kebijakan berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum yang berdampak.
Rapat yang diadakan pada tahun 2025 ini dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang dalam sambutannya menyampaikan berbagai program dan kegiatan BSK Hukum di wilayah. "Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan acuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi BSK Hukum, sehingga sinergi antar wilayah dan unit kerja Kementerian Hukum dapat terjalin lebih baik," kata Andry.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, S.P., M.Si., menyampaikan laporan kegiatan RAKORNIS BSK Hukum Tahun 2025 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas BSK Hukum di seluruh wilayah. "Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran," ungkap Dwi.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Panggiling, juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap bahwa RAKORNIS dapat memperkuat reformasi hukum melalui peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum di wilayah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan RAKORNIS diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi dan memperkuat implementasi kebijakan yang efektif, sehingga membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di seluruh wilayah Indonesia.
